Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk
merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Juli 2024 yang diselenggarakan pada
hari Rabu, 21 Agustus 2024 secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2024.
Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi risiko dan ketidakpastian. Geopolitik masih
menjadi faktor risiko terbesar antara lain dinamika pasar keuangan yang menyebabkan volatilitas nilai
tukar dan yield, meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah,
dan friksi antara AS dan Tiongkok), maraknya kebijakan industri global, peningkatan jumlah sanksi dan
restriksi dagang, serta melemahnya peran institusi global. Pada regional Sulawesi Selatan, ekonomi
tumbuh sebesar 3,20% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih dibawah rata-rata
nasional namun masih menjadi tertinggi dari daerah lain di Pulau Sulawesi.
Inflasi – Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan pada Juli 2024 mencatatkan performa yang baik
sebesar 1,74% (yoy), berada pada rentang sasaran 3%+1. Tingkat inflasi month-to-month (m to m)
sebesar -0,18% dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,89%. Sulawesi Selatan menjadi daerah
dengan tingkat inflasi ke-8 terendah secara nasional.
Ekspor – Impor – Komoditi fero-nikel dan hasil laut masih menjadi komoditi unggulan Provinsi
Sulawesi Selatan, di mana Jepang dan China masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar. Kinerja
Ekspor Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat sebesar 332,6 Juta US$, sementara kinerja impor berada
pada angka 50,94 Juta US$.
Neraca Perdagangan Juli 2024 surplus sebesar 32,65 Juta US$. Nilai ekspor tercatat 139,32 Juta
US$, sementara nilai impor tercatat 106,68 Juta US$. Secara umum neraca perdagangan kumulatif
Januari – Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 0.36 (yoy). Neraca perdagangan yang
melanjutkan tren surplus sepanjang 49 bulan terakhir.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Pendapatan APBN Sulsel s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp9,32 Triliun atau 55,77% dari target, meningkat
sebesar 8,24% (yoy). Belanja APBN Sulsel s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp30,44 Triliun atau 55,51%
dari pagu, meningkat sebesar 6,88% (yoy). Pertumbuhan Belanja dan APBN Sulsel masih menjadi
epicentrum perekonomian di Pulai Sulawesi.
Penerimaan Negara
Pajak - Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp7,36 Triliun atau 53,02% dari
target tahun 2024 sebesar Rp13,89 Triliun, meningkat 4,92% (yoy). Pertumbuhan penerimaan PPN
mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi
dan pertambangan, serta turunnya beberapa harga komoditas seperti nikel. Namun Penerimaan PPH
dan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor
perkebunan. Kinerja penerimaan pajak s.d. Juli 2024 ditopang dari Sektor Perdagangan, Administrasi
Pemerintahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, dan Pertambangan.
Penyampaian SPT Tahunan - Sebanyak 499.404 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan pada
tahun 2024, meningkat 1,74% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari 470.062 SPT Tahunan
Orang Pribadi dan 29.342 SPT Tahunan Badan. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengamanan
penerimaan negara yaitu kegiatan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening serentak terhadap 257
Wajib Pajak dengan usulan pemblokiran sebesar Rp190.395.871.701.
Kenaikan Tarif PPN 12% - Tarif PPN yaitu sebesar 12% sesuai UU Harmonisasi Peraturan
Perpajakan nomor 7 tahun 2021 akan mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Saat ini tarif PPN Indonesia masih di bawah rata-rata tarif global (15,4%) dan tarif negara OECD (19%)
atau negara BRICS (17%). Terdapat fasilitas pembebasan PPN yang diberikan terhadap barang
kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa
lainnya.
Target penerimaan pajak pada RAPBN 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.4909 Triliun terdiri
dari pendapatan Pajak Dalam Negeri Rp2.433,5 Triliun dan Pajak Perdagangan Internasional Rp57,4
Triliun.
Bea Cukai - Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 31 Juli 2024 mencapai
Rp256,98 Miliar atau 60,30% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 Miliar. Capaian penerimaan
ini ditopang oleh peningkatan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 49,07% (yoy) akibat
pertumbuhan impor bayar yang melonjak tajam, dan Bea Keluar sebesar 74,38% (yoy) sebagai
kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.
Sementara itu, penerimaan Cukai tumbuh negatif 22,28% (yoy) pengaruh dari produksi tembakau
yang terkoreksi 25,35% (yoy). Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif cukai pada tahun 2024.
Penerimaan Cukai MMEA s.d. Juli 2024 terkoreksi 14,22%. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT
Tahun 2024 berhasil menekan konsumsi rokok di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengurangi
eksternalitas negatif dari konsumsi rokok dan mengurangi biaya kesehatan masyarakat.
Pengawasan Bea Cukai – Hingga pertengahan tahun 2024, efektivitas pengawasan kepabeanan dan
cukai menunjukkan tren positif yang dapat mencegah beredarnya rokok illegal di wilayah Sulawesi
Selatan dan barang lainnya. Tercatat hingga Juli 2024, 9,32 juta batang rokok illegal telah ditindak,
dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp13,37 Miliar dan potensi kerugian negara Rp9,17 Miliar.
Selanjutnya penindakan atas barang NPP yang meningkat tajam diharapkan mampu melindungi
masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kekayaan Negara dan Lelang – Penerimaan PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp39,6 Miliar, atau 60,2% dari target Rp65,76 Miliar,
dengan rincian: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp20,9 Miliar, Pelayanan Lelang
sebesar Rp18,7 Miliar dan Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp0,051 Miliar.
Pada Kinerja Barang Milik Negara, Sertipikasi BMN berupa tanah s.d. 31 Juli 2024 sebesar 4.221 NUP
(53,3%) dari target 7.198 NUP. Adapun realisasi proyek strategis nasional s.d. 31 Juli 2024 antara lain
Bendungan Karalloe, Pamakkulu dan Passelloreng masing-masing sebesar Rp3,2 Miliar, Rp297 Miliar,
dan Rp590 Miliar; Irigasi Baliase sebesar Rp412 Miliar; dan Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap
2) sebesar Rp1.112 Miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp12,41 Triliun atau sebesar
53,82% dari pagu, meningkat 7,89% (yoy). Belanja ini difokuskan untuk percepatan penyelesaian
infratruktur prioritas dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Tren realisasi Belanja APBN
Anging Mammiri menunjukkan tren peningkatan paling tinggi pada Belanja Pegawai dan minus growht
pada Belanja Modal.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) - TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp18,03 Triliun
atau sebesar 56,74% dari pagu, meningkat 6,19% (yoy). Realisasi Belanja TKD utamanya
dipengaruhi oleh penyaluran Dana Desa 69%, Dana Alokasi Umum (DAU) 63%, diikuti oleh Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (53%), Dana Bagi Hasil (DBH) 37%, DAK Fisik 18%, dan Insentif
Fiskal 50%. Pada bulan Juli 2024 terjadi perlambatan penyaluran DAK Non Fisik sehingga terjadi
pertumbuhan negatif sebesar 20,1% setelah bulan-bulan sebelumnya mengalami pertumbuhan
positif.
Penyaluran KUR dan UMi
Sampai dengan 31 Juli 2024, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10,16 Triliun
(meningkat 44,04%yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan sebesar Rp4,41 Triliun, diikuti oleh sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar
Rp3,59 Triliun, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar
Rp827,85 Miliar, Industri Pengolahan Rp450,25 Miliar, Perikanan sebesar Rp400,70 Miliar, dan sektor
Lainnya Rp474,75 Miliar.
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp181,12 Miliar (meningkat 8,11% yoy)
utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp180,45 Miliar, diikuti sektor
usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp0,41 Miliar,
Jasa Pendidikan sebesar Rp0,20 Miliar dan Industri Pengolahan Rp0,06 Miliar.
Kinerja APBD Anging Mammiri
Pendapatan Daerah - Pendapatan Daerah s.d. 31 Juli 2024 sebesar Rp5,16 Triliun, mengalami
kontraksi sebesar -8,49% (yoy), didominasi oleh Pajak Daerah sebesar Rp3,63 Triliun, PAD Lain Yang
Sah sebesar Rp1 Triliun, Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp333 Miliar, dan Retribusi
Daerah sebesar Rp189 Miliar.
Belanja Daerah – Belanja Daerah s.d. 31 Juli 2024 terealisasi sebesar Rp19,12 Triliun, terdiri dari
Belanja Operasi sebesar 45,11% dari Pagu atau Rp15,65 Triliun, disusul oleh Belanja Modal sebesar
14,27% atau Rp1,15 Triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar 16,03% atau Rp21 Miliar Triliun, dan
Belanja Transfer sebesar Rp39,07% atau Rp2,30 Triliun.
Transfer ke Daerah - TKD Sulawesi Selatan yang telah disalurkan sebesar Rp18,03 Triliun,
tumbuh 14,12% (yoy). Besarnya kontribusi TKD menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih
menjadi faktor dominan untuk pendanaan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah kiranya
dapat berupaya untuk mengoptimalkan PAD, dengan langkah awal yang dapat dilakukan antara lain
menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal atau investasi daerah.
Dampak risiko global (high for longer, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap
perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi. Di tengah rambatan
risiko global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Konsumsi terjaga kuat, inflasi
terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut.
Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Juli 2024 tetap terjaga positif dan terakselerasi, namun risiko
APBN terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan.
Akan dipastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus
menjada stabilitas perekonomian.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut seputar
perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Ditjen Pajak dapat dilihat pada
www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakSemuaDapatManfaatnya
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
#PajakKuatAPBNSehat
Narahubung Media:
Sunarko Telepon : 0411-436242
Kepala Bidang P2Humas Email : p2humas.sulselbartra@pajak.go.id
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
- 23 views