Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang bertempat di Kantor Bank BJB Cabang Indramayu (Kamis, 11/7). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi tindak lanjut kerja sama pertukaran data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP). Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Kepala KPP Patama Indramayu, Kepala Bidang P2Humas Kanwil Jawa Barat II, Kepala Bidang DP3 beserta staff Kanwil DJP Jawa Barat II dan Bupati Indramayu beserta staff hadir dalam kesempatan ini.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Harry Gumelar, mengatakan bahwa kedatangannya kali ini merupakan tindak lanjut dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tahun 2020 silam yang sudah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
"Kami melakukan cross check dengan mengumpulkan wajib pajak, lembaga dan swasta untuk memastikan laporan itu apakah benar atau tidak. Termasuk melakukan pengecekan apakah pajaknya disetorkan atau tidak,” ungkap Harry.
Harry juga menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, DJP melakukan audit bersama dengan berbagai pihak misalnya terkait dengan pajak daerah atas hotel dan restoran.
“Wewenang untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dahulu ada di kami. Sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketika dikelola kami masalah utamanya adalah tunggakan. Tunggakan yang tidak pernah tertagih ini menjadi temuan BPK," jelas Harry.
Harry menambahkan bahwa perjanjian kerja sama pada tahun 2020 silam dapat diperbaiki bahkan dapat dilakukan adendum.
Pada pertemuan ini, Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk meningkatkan Pajak Daerah. Peningkatan Pajak Daerah sebagai bagian dari PAD dalam struktur APBD dinilai sangat penting sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan pembangunan Kabupaten Indramayu. Nina juga mengatakan bahwa semenjak dirinya menjabat, peningkatan PAD merupakan salah satu target utama agar proses pembangunan Kabupaten Indramayu dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, berbagai langkah konkret terus dilakukan agar Pajak Daerah dapat ditingkatkan dan salah satunya dengan memaksimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) serta melakukan inventarisasi potensi-potensi pajak di Kabupaten Indramayu.
"Kalau pajaknya kurang bagaimana infrastruktur bisa berjalan. Ada potensi pajak daerah misalnya dari restoran, hotel dan indekos. Ini harus kita maksimalkan,” ucap Nina.
Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pihak terkait untuk terus meningkatkan PAD. Sehingga, PAD diharapkan ideal dan seimbang.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berupaya agar PAD meningkat dan dapat digunakan untuk berbagai pembangunan di daerah kita. Jika pembangunan terlaksana, maka manfaatnya juga akan kembali ke masyarakat Indramayu,” pungkas Nina.
Pada pertemuan ini, Kepala KPP Pratama Indramayu, Budi Gunawan, mengatakan bahwa Pajak Daerah yang menjadi bagian dari PAD di Kabupaten Indramayu dapat dimaksimalkan dengan peran serta Bupati Indramayu melalui dinas terkait. Kepala KPP Pratama Indramayu juga sangat mengapresasi langkah-langkah konkret yang telah dilaksanakan oleh Bupati Indramayu bersama jajarannya untuk senantiasa mendongkrak dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai bagian dari PAD seperti yang telah dijelaskan. Budi menegaskan kembali bahwa tujuan kerja sama ini berkaitan dengan pertukaran data yang diharapkan dapat membentuk basis data yang kuat bagi pemerintah dan dapat dimanfaatkan untuk penggalian potensi perpajakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Budi menambahkan,“Sampai saat ini masih ada data yang kurang sesuai seperti data restoran dan hotel yang masih terus dilakukan update.”
Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam program Pemadanan NIK-NPWP untuk mendukung sistem perpajakan yang terbaru.
Pertemuan ini ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa plakat sebagai simbol kerja sama kedua belah pihak.
Pewarta: Vika Ayu Diyantie Kontributor Foto: Mohammad Havy Setiabudi Editor: Indriany
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 24 views