Sinergi DJP Sumbarja dan Dinas Kehutanan Optimalkan Potensi Penerimaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mengoptimalkan potensi penerimaan khususnya di bidang kehutanan. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Trio Nofriadi dan tim disambut baik oleh perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Mahmudin di Ruangan Kerja Fungsional Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Rabu, 5/6).

“Terima kasih, Pak, sudah menerima kunjungan kami. Sebelumnya, DJP dan Pemerintah Provinsi Sumatera sudah tanda tangan perjanjian kerja sama optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah pada tahun 2022, Pak. Di Sumatera Barat, dinas perkebunan dan kehutanan gabung ya, Pak. Jadi di sini kami pisah, Pak, untuk permintaan data di bidang kehutanan,” ucap Trio.

“Ada 2 data yang kami minta, Pak. Data perkebunan dan kehutanan dan data perizinan kehutanan. Misal nanti ada data yang tidak lengkap atau tidak ada, bisa buat surat konfirmasi, Pak. Selain itu, dari Dinas Kehutanan bisa meminta data juga, Pak. Jadi tidak hanya dari DJP saja, Pak, yang meminta data, dari Pemda pun bisa minta data ke kita,” tambah Trio.

“Data ini dari tahun berapa, Pak? Ini ada data sebelumnya. Saya coba kirim ke Pak Trio dulu. Kira-kira seperti ini data yang sudah,” tanya Mahmudin.

“Dari tahun 2023 saja, Pak. Ini ada beberapa data yang sesuai kolomnya, nanti dilengkapi, Pak, buat yang masih kosongnya,” jawab Trio

“Ada peta sebaran hutannya juga ya, Pak. Masing-masing jenis hutan dibedakan melalui warna ya, Pak,” tambah Trio.

“Iya, Pak. Hutan lindung warna hijau, hutan konservasi warna kuning, dan hutan produksi warna ungu,” jawab Mahmudin.

“Kemarin juga ada isu terkait pajak karbon ya, Pak?” tanya Trio

“Benar, Pak. Kita lagi mengurus pajak karbon, kemarin itu ada forum kegiatan FOLU Net Sink. Sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi. Salah satu mendonor dananya dari negara Norwegia,” jawab Mahmudin.

Setelah pembahasan mengenai data kehutanan dalam upaya optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dan Dinas Kehutanan sharing knowledge masing-masing instansi. Kunjungan ditutup dengan pemberian cendera mata oleh perwakilan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Trio. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dan Dinas Kehutanan berharap kerja sama ini berjalan sesuai dengan harapan dan terus berlangsung.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.