Semarang, 27 Mei 2024 – Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah periode s.d. 30 April 2024 pada Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional Jawa Tengah yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tri Wahyuningsih Retno Mulyani yang merupakan Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng dan DIY yang diwakili oleh Teuku Fajarbahri, serta para awak media.
Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan
Pada triwulan I 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,97% (y-on-y) terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN/D. Peningkatan belanja pegawai atas pembayaran THR maupun kenaikan gaji turut memberikan kontribusi pada komponen administrasi pemerintahan yang tumbuh 12,56% (q-to-q). Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi kontribusi tertinggi atas pertumbuhan ekonomi sebesar 60,62%. Secara tak langsung, belanja APBN terkait penyelenggaraan pemilu juga mendorong konsumsi rumah tangga.
Capaian pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah turut berdampak positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada Februari 2024 mencatatkan nilai sebesar 4,39 persen, menurun sebesar 0,85 persen poin dibanding Februari 2023. Tingkat inflasi pun terkendali pada April 2024 sebesar 0,20% (m-to-m) turun dibandingkan bulan sebelumnya. Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 138,3 (m-to-m), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
APBN mencatatkan kinerja yang baik pada Triwulan I 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 30 April 2024 berhasil mencapai Rp39,64 triliun (33,10% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp34,71 triliun (30,88% dari pagu).
Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp17,97 triliun (33,37% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,29 triliun (31,75% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp2,38 triliun (46,34% dari target), secara nominal tumbuh 5,81% (y-on-y).
Secara khusus, Kanwil DJP Jawa tengah II sampai dengan April 2024 mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp4,56 triliun atau mencapai 30,77% dari total target. Capaian realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,4% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh Non Migas menyumbang sebesar Rp1,03 triliun atau 37,76%, PPN dan PPnBM sebesar Rp420 miliar atau 23,46%, PBB sebesar Rp658 juta atau 16,31%, dan pajak lainnya sebesar Rp16,5 miliar atau 27,18%. Lima sektor dominan yang mendukung penerimaan pajak antara lain Industri Pengolahan berkontribusi sebesar Rp1,76 triliun atau 38,66%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan sebesar Rp956 miliar atau 20,95%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp633 miliar atau 13,88%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp449 miliar atau 9,86%, Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, dan Tidak/Belum Bekerja sebesar Rp151 miliar atau 3,33%, dan sektor lainnya sebesar Rp608 miliar atau 13,32%. Sementara untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaporkan sampai dengan April 2024, sebanyak 710.958 SPT yang terdiri dari 48.616 SPT Badan, 603.953 SPT Orang Pribadi (OP) Karyawan, dan 58.389 SPT OP Non Karyawan atau secara keseluruhan tercapai 90,22% dari total target penerimaan SPT Tahunan sebesar 788.030 SPT.
APBN 2024 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp12,40 triliun (28,52% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 22,25% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -27,37%. Hal ini disebabkan di antaranya masih adanya permasalahan pembebasan lahan pada Satker Pembangunan Tol Semarang-Demak Kementerian PUPR dan permasalahan proyek Pembangunan Jalur ganda Solo-Semarang Tahap I pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Koordinasi dengan K/L terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta mendorong percepatan belanja. Pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp31,67 triliun (28,22% dari target) tumbuh Rp3,03 triliun atau 10,6% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp22,31 triliun (32,37% dari alokasi pagu) turun Rp72,76 triliun atau -0,33% (y-on-y). Meskipun demikian, realisasi TKD masih menyumbang 70,44% terhadap total Pendapatan Daerah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih signifikan dan meningkat.
Turunnya realisasi TKD dipengaruhi belum terealisasinya penyaluran DAK Fisik. Hal ini disebabkan per 30 April 2024 peraturan teknis penyaluran DAK Fisik TA 2024 belum terbit dan baru dirilis pada Mei 2024. Dari pagu DAK Fisik sebesar Rp3,89 triliun, nilai yang sudah dikontrakkan sebesar Rp321,63 miliar (8,25% dari pagu). Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk persiapan penyaluran DAK Fisik tahun 2024 yang lebih baik.
Peran Kemenkeu Satu sebagai Regional Chief Economist di Jawa Tengah
APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan 30 April 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp16,75 triliun kepada 460 ribu debitur. Realisasi KUR Rp16,29 triliun kepada 361 ribu debitur dengan penyaluran terbanyak di Kab. Pati sebanyak Rp931,51 miliar untuk 20.305 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp45,95 miliar untuk 977 debitur. Sedangkan realisasi Ultra Mikro (UMi) Rp469,03 miliar kepada 98 ribu debitur dengan penyaluran terbanyak di Kab. Brebes sebanyak Rp16,70 miliar untuk 3425 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp851,79 juta untuk 196 debitur.
Peran Regional Chief Economist juga diperluas pada lingkup pendidikan tinggi melalui program dan kegiatan terkait edukasi Keuangan Negara. Salah satu bentuk nyata peran tersebut diwujudkan dengan kelanjutan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan FEB Universitas Jenderal Soedirman (MBKM FEB Unsoed) di tahun 2024 yang merupakan bagian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kanwil DJPb Jawa Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Sampai dengan April 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp2,22 triliun yang dipergunakan untuk mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional, membangkitkan ekonomi dan menjaga cagar budaya, penyediaan hunian dan pembangunan SDM di Jawa Tengah.
Kinerja APBN Jawa Tengah pada triwulan I 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN tahun 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dampak perekonomian dan kesinambungan fiskal untuk kesejahteraan di Jawa Tengah.
#PajakKuatAPBNSehat
Narahubung Media :_____________________________________________________
Basuki Rakhmad : (0271) 713552
Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat : p2humas.jateng2@pajak.go.id
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
- 129 views