Semarang, 26 Maret 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyelenggarakan Konferensi Pers Assets Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Satu Regional Jawa Tengah terkait Penyampaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Jawa Tengah periode s.d. 29 Februari 2024 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams (Selasa, 26/3). Forum ALCo merupakan perwujudan sinergi sekaligus bentuk koordinasi untuk menunjang pencapaian tujuan Kementerian Keuangan serta UE I terkait di wilayah kerjanya.
Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB ini dihadiri oleh Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jateng II Mochamad Taufiq, dan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng dan DIY Suaidy.
Dalam paparan yang disampaikan, diuraikan tiga poin penting sebagai berikut.
Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama akibat dampak tensi geopolitik, kinerja ekonomi domestik masih menunjukan pertumbuhan yang stabil, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Untuk itu, kinerja APBN masih dioptimalkan sebagai shock absorber dalam mengantisipasi rambatan gejolak ekonomi global sehingga stabilitas ekonomi nasional dan regional tetap terjaga.
Di tengah pelemahan global, perekonomian di Jawa Tengah pada Triwulan IV 2023 tumbuh 4,98%. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,73% (y-on-y). Namun demikian, laju kenaikan inflasi perlu mendapat perhatian. Pada Februari 2024 di Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,57% (m-to-m) yang naik jika dibandingkan Januari 2024 sebesar -0,08% (m-to-m) dimana andil inflasi tertinggi disebabkan kenaikan harga beras. Pemerintah terus melakukan stabilisasi harga pangan, terutama beras menjelang momentum bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445H.
Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 133,7 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Februari 2024 sebesar 121,94 atau naik 3,16% dibandingkan bulan sebelumnya, walaupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Februari 2024 sebesar 100,82 terjadi penurunan sebesar 0,87% persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 29 Februari 2024 berhasil mencapai Rp20,73 triliun (17,23% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp18,37 triliun (16,61% dari pagu).
Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp7,94 triliun (14,57% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp11,52 triliun (18,95% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp1,28 triliun (24,96% dari target), secara nominal tumbuh 31,34% (y-on-y).
APBN 2023 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp18,37 triliun (16,61% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 40,94% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar 57,45%.
Secara khusus untuk realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II sampai dengan bulan Februari 2024 mencapai Rp2 triliun, yang mengalami kenaikan 13,4% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Capaian penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp1,12 trilyun, PPN dan PPnBM Rp870,5 miliar, PBB Rp4,8 milyar, dan Pajak lainnya sebesar Rp40 miliar. Kinerja Penerimaan pajak pada Provinsi Jawa Tengah II tersebut disokong oleh lima besar sektor penerimaan pajak. Peranan lima besar sektor tersebut antara lain sektor Industri Pengolahan sebesar Rp840 miliar (41,27%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Kendaraan sebesar Rp452,8 miliar (22,24%), Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp194,3 miliar (9,5%), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp166,5 miliar (8,18%), Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja sebesar Rp 72,7 milyar (3,58%), dan sektor lainnya sebesar Rp309 milar (15,18%).
Kinerja Penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 Kanwil DJP Jawa Tengah mencatatkan bahwa sampai dengan bulan Februari 2024 dari total target 788.030 SPT yang wajib dilaporkan, telah diterima pelaporan SPT Tahunan sebanyak 372.711 SPT yang terdiri dari 358.924 SPT Orang Pribadi dan 13.787 SPT Badan atau mencapai 47,3% dari total wajib SPT.
Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp16,50 triliun (14,70% dari target) tumbuh Rp3,51 triliun atau 27,05% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp12,63 triliun (18,33% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp3,10 triliun atau 32,59% (y-on-y). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat. Masih belum ada penyaluran DAK Fisik karena PMK tentang DAK Fisik TA 2024 belum terbit dan Pemda sendiri masih mempersiapkan dokumen persyaratan salurnya.
Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah
APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan s.d 29 Februari 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp7,85 triliun kepada 198 ribu debitur yang terdiri dari KUR Rp7,72 triliun kepada 173 ribu debitur dan UMi Rp123,34 miliar kepada 25 ribu debitur. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Berdasarkan wilayah Kab/ Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Februari 2024 terbanyak di Kab. Pati dengan jumlah penyaluran mencapai Rp400,22 miliar untuk 8.680 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp21,71 miliar untuk 498 debitur. Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) terbanyak di Kab. Jepara dengan jumlah penyaluran Rp10,42 miliar untuk 1.848 debitur, dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp483 juta untuk 106 debitur.
Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Sampai dengan periode bulan Februari 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp19,08 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan rusun dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan SDM.
Kinerja APBN Jawa Tengah di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal.
#PajakKuatAPBNSehat
Narahubung Media :_____________________________________________________
Bambang Wijayanto : (0271) 713552
Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan : p2humas.jateng2@pajak.go.id Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
- 16 views