Kunjungi BKAD Kepri, Kanwil DJP Kepri Sosialisasikan PP 58/PMK 168

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) melakukan kunjungan kerja ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri di Kota Tanjung Pinang (Jum’at, 2/2). Kunjungan bertujuan untuk memberi edukasi peraturan perpajakan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan dimulai pada Pukul 14.00 sampai dengan Pukul 17.00 bertempat di ruang rapat Kantor BKAD Kepri yang berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Kepri, Dompak Kota Tanjung Pinang.

Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Kepri disambut oleh Kasubid Perbendaharaan I Zikrianul Fitrah. “Kami bersyukur Tim Penyuluh Kanwil DJP Kepri turun langsung melakukan sosialisasi kepada kami instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pemotongan PPh Pasal 21 seluruh gaji ASN Provinsi Kepri,” ujar Zikri. “Kami mohon pendampingan dalam penerapan aturan baru ini,” lanjut Zikri.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Kanwil DJP Kepri Suyamto, Jendri Sunandar Saragih, dan Herman Eka Putra. “Bapak/Ibu sekalian PP 58 dan PMK-168 ini bukan untuk menambah pajak terutang tetapi justru mempermudah Bapak/Ibu selaku bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas ASN Provinsi Kepri,” ujar Suyamto mengawali sosialisasi.

Selanjutnya tim penyuluh menyampaikan materi PP 58/PMK 168 dan kertas kerja yang dapat membantu para bendahara dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. “Mudah-mudahan Bapak/Ibu bisa melaksanakan aturan baru ini dengan benar. Penyuluh siap menjadi pendamping Bapak/Ibu sekalian dalam pelaksanaan PP dan PMK ini,” pungkas Suyamto.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.