Mengulik Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan Aparatur Negara: Boleh Lebih Bayar, Asalkan ...

Oleh: Windah Ferry Cahyasari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Akhir-akhir ini wajib pajak sudah mulai banyak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2023. Tidak terkecuali bagi  Aparatur Negara, yang terdiri atas antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). ASN memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak lain yakni melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan batas waktu maksimal 31 Maret 2023. Justru ASN diimbau untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan di awal waktu untuk dapat memberikan teladan bagi yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Namun, nyatanya banyak SPT Tahunan  berstatus Lebih Bayar (LB) yang dilaporkan oleh wajib pajak ASN.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khusus ASN, TNI dan Polri diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara online melalui e-Filing. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 41 Tahun 2019.

Bagi ASN, anggota TNI/ Polri skema pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Pajak DTP ini adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Artinya, ASN, TNI dan Polri tidak dibebani pajak PPh 21 dari penghasilan yang diterima setiap bulannya, namun untuk pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Dengan skema seperti itu, apakah benar bahwa ASN, TNI dan Polri tidak boleh melakukan pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipetakan terlebih dahulu terkait formulir yang digunakan ASN, anggota TNI/ Polri dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. ASN, anggota TNI/ Polri yang memiliki penghasilan kurang atau setara 60 juta rupiah setiap tahun dan hanya bekerja di satu pemberi kerja menggunakan formulir 1770 SS.

ASN, anggota TNI/ Polri yang memiliki penghasilan pertahun melebihi 60 juta rupiah atau memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja, maka menggunakan formular 1770 S. Formulir ini juga dapat digunakan bagi ASN yang memilih bergabung Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri, yang istrinya hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja.

Apabila ASN, anggota TNI/ Polri selain bekerja di instansi tertentu juga memiliki kegiatan usaha, dan/atau pekerjaan bebas, maka wajib menggunakan formulir 1770. Misalnya ASN, anggota TNI/ Polri yang juga berprofesi sebagai doter yang memberikan layanan medis, maupun memiliki praktik sendiri di rumah. Bisa juga untuk ASN, anggota TNI/ Polri yang juga memiliki usaha catering atau toko. Keseluruhan penghasilan harus dihitung ulang dan ditentukan pajak terutangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  (UU Ciptaker), dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

Benar di sini maksunya benar dalam penghitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Sedangkan jelas maksudnya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain dalam Surat Pemberitahuan.

Penggabungan beberapa penghasilan baik sama-sama sebagai pegawai maupun dengan kegiatan usaha dapat menyebabkan penghitungan pajak menjadi nihil, kurang bayar ataupun lebih bayar.  Jika penghitungan menghasilkan kurang bayar, artinya pajak terutang nilainya lebih besar dari pajak yang telah dipotong pihak lain,maka ASN, anggota TNI/ Polri harus melunasi pajak terutang tersebut sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Lalu, bagaimana jika statusnya Lebih Bayar?

SPT Lebih bayar (SPT LB) terjadi jika jumlah Pajak Terutang lebih kecil dari Pajak yang telah dibayar atau dipotong pihak lain.Ketentuan terkait SPT LB bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Dalam pasal 24 disebutkan bahwa SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, dalam hal Status Lebih Bayar dalam SPT tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu SPT LB dianggap tidak disampaikan dalam hal ASN, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara menerima penghasilan hanya dari bendahara gaji instansi yang bersangkutan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari perhitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada PPh Pasal 21 terutang berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721 A2).

Batasan kelebihan dikarenakan pembetulan adalah Rp1.000,00 dan batasan bagi wajib pajak ASN, anggota TNI/Polri apabila hanya memperoleh penghasilan dari dari satu instansi, maka kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dimintakan pengembalian.

Kelebihan pembayaran pajak pada SPT ASN, anggota TNI/Polri dapat terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya adalah karena adanya pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Zakat ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (PP 60/2010). Secara garis besar, diatur bahwa pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Selain itu SPT LB juga dapat terjadi karena adanya penghasilan lainnya yang kredit pajaknya lebih besar dari PPh terutang Tahun Pajak yang bersangkutan, serta adanya pemungutan PPh Pasal 22 terkait impor dan pembelian barang.

Dalam hal pengembalian kelebihan pajak yang diajukan dalam SPT LB tersebut, jika dikarenakan zakat, apabila ASN, anggota TNI/Polri hanya memperoleh penghasilan yang pajaknya telah ditanggung pemerintah (DTP), maka atas LB tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian. Namun jika penghasilannya juga bersumber dari pekerjaan bebas, usaha atau pekerjaan yang lain, maka zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan yakni sejumlah proporsi bagian penghasilan yang PPh Pasal 21-nya tidak DTP. Atas penghasilan yang memiliki kredit pajak PPh selain yang DTP, maka kredit pajak yang dapat diperhitungkan untuk diberikan pengembalian hanya adalah sebesar kredit pajak selain kredit PPh yang DTP.

Jadi, apakah ASN, anggota TNI/Polri bisa menyampaikan SPT Tahunan LB? Menurut hemat penulis, semua tergantung dari sumber penghasilanya. Jika memenuhi ketentuan yang sudah disebutkan di atas, maka ASN, anggota TNI/Polri tetap dapat diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun SPT LB dianggap tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak jika wajib pajak hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh Pasal 21-nya DTP.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.