Diskon PPN 10% Pembelian Mobil Listrik Diperpanjang

Oleh: Rizqi Fitriana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit warga Indonesia mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang tidak bersih. Berdasarkan data Air Quality Life Index (AQLI), Indonesia turut berkontribusi terhadap polusi udara global bersama 5 negara lainnya, China, Bangladesh, India, Pakistan dan Nigeria. Melansir dari tulisan Ken Lee and Michael Greenstone bertajuk "Polusi Udara Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usia Harapan Hidup", rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara.

Kendaraan bermotor disinyalir sebagai salah satu penyebab pencemaran udara di wilayah perkotaan. Emisi gas buang kendaraan bermotor menghasilkan sejumlah unsur kimia berbahaya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, selain menyumbang pemanasan global, emisi gas buang kendaraan juga memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Pemerintah tentu tidak tinggal diam menghadapi masalah tersebut, sejumlah langkah penanganan jangka pendek, menengah dan panjang telah digagas, salah satunya adalah dengan mempromosikan penggunaan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV).

Hadirnya kendaraan berpelat biru ini digadang-gadang sebagai salah satu solusi dalam menangani pengurangan polusi udara. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang menghasilkan emisi gas buang, tidak demikian dengan kendaraan listrik. Inovasi dalam industri otomotif ini dianggap lebih ramah lingkungan atau zero emission karena tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan. Meskipun harganya terbilang cukup mahal, namun keberadaannya justru semakin terkenal di kalangan masyarakat, karena banyaknya kelebihan yang dimiliki.

Seiring meningkatnya tren kendaraan listrik di Indonesia, memicu pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang aspek perpajakan kendaraan listrik. Regulasi terbaru tentang kendaraan listrik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (PMK 8/2024). Aturan ini mulai berlaku sejak 15 Februari 2024, dan diberikan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024. Insentif serupa sebelumnya pernah diberikan sesuai PMK Nomor 38 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 116 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diberikan sebesar 10% atau 5% dari harga jual atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tertentu tergantung dari jenis KBLBB dan pemenuhan kriteria Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk mendapatkan insentif ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:
     1.  Penyerahan KBLBB roda empat tertentu dan/atau KBLBB bus tertentu kepada pembeli diregistrasi sebagai kendaraan bermotor baru;
     2.  Memenuhi kriteria TKDN sebagai berikut,
          a.  KBLBB roda empat tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimal 40% (TKDN≥40%) mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 10%;
          b.  KBLBB bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimal 40% (TKDN≥40%) mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 10%; dan
          c.  KBLBB bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimal 20% sampai dengan kurang 40%  (20%≤TKDN<40%) mendapatkan insentif PPN DTP sebesar    5%.

KBLBB roda empat tertentu dan/atau bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk tahun 2023 dan masih berlaku sampai dengan saat ini, model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang Atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Kepmenperin 1641/2023). Model KBLBB roda empat tertentu yang memenuhi kriteria TKDN adalah Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV. Sebagai penafian (disclaimer), penyebutan merek tertentu dalam artikel ini bukan dimaksudkan sebagai promosi produk terkait.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan KBLBB tertentu wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan laporan realisasi PPN DTP. Pelaporan dan pembetulan SPT masa PPN atas penyerahan KBLBB tertentu untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024, dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Desember 2024. Jika PKP tidak memenuhi kewajiban penerbitan faktur pajak dan tidak melaporkan realisasi PPN DTP sesuai PMK 8/2024, maka atas penyerahan KBLBB tertentu dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPN DTP sesuai PMK 8/2024 dapat ditagih kembali sebagai PPN terutang dalam hal:
       1.  KBLBB roda empat tertentu dan/atau KBLBB bus tertentu yang diserahkan,
            a.  Tidak termasuk KBLBB roda empat tertentu dan/atau KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah yang diserahkan kepada pembeli untuk dilakukan registrasi sebagai kendaraan bermotor baru;
            b.  Tidak memenuhi kriteria nilai TKDN;
            c.  Tidak termasuk KBLBB roda empat tertentu dan/atau KBLBB bus tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian sebagaimana diatur dalam PMK 8/2024.
       2.  Masa pajak tidak sesuai;
       3.  PKP tidak melaksanakan kewajiban menerbitkan faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.
Sedangkan pembeli yang merupakan PKP dan memanfaatkan DTP PPN saat perolehan KBLBB tertentu, tidak dapat mengkreditkan PPN DTP dalam penghitungan PPN terutang saat pelaporan SPT masa PPN.

Hai sobat go green, kalian tunggu apalagi? Beralihlah ke kendaraan listrik, segera manfaatkan insentif ini dan jadilah bagian dari perubahan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.