Memahami ADEM Secara Adem

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN 2024). Pemerintah dan DPR pun sepakat bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang berlangsung pada tahun 2024.  Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023 di Jakarta.

Dalam penyusunan APBN tahun 2024, disepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang menjadi dasar perhitungan APBN tahun 2024. Komponen yang tertuang dalam ADEM yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7%, harga minyak dunia sebesar US$82/barel, lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

ADEM ini menjadi panduan dalam perhitungan pendapatan negara tahun 2024 yang diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam perpajakan.

ADEM dan Peran Pajak

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, atau disingkat ADEM, merupakan acuan ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan postur APBN yakni pendapatan dan belanja negara. Penyusunan ADEM juga memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Sejalan dengan komponen dalam ADEM, tiap komponen memberikan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Komponen ADEM yang digunakan dalam penetapan APBN antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah, lifting minyak dan gas.

Alat ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Bertumbuh dan bertambahnya unit usaha dalam negara akan mendorong peningkatan penghasilan per kapita. Asumsi tentang pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi proyeksi penerimaan pajak. Jika pertumbuhan ekonomi diperkirakan tinggi, maka penerimaan pajak juga cenderung meningkat karena adanya aktivitas ekonomi yang lebih besar dan penghasilan yang lebih tinggi dari individu dan perusahaan.

Inflasi adalah kondisi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang dan jasa. Tingkat inflasi yang diasumsikan akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Dalam beberapa kasus, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan pendapatan pajak karena meningkatnya nominal penghasilan dan harga barang dan jasa. Selain itu, di saat tertentu, sebagai bagian dari alat kontrol, tingkat inflasi juga bisa dikontrol dari kebijakan fiskal melalui perpajakan. Melalui pajak, konsumsi barang tertentu bisa dikendalikan sehingga diharapkan bisa menahan laju inflasi.

Nilai tukar berkaitan dengan perbedaan nilai mata uang antar negara. Perbedaan ini dipengaruhi adanya transaksi di pasar terbuka yang mempengaruhi harga suatu barang. Eskpor impor dan perhitungan utang negara yang menggunakan mata uang asing, menjadikan nilai tukar perlu diperhatikan.  Dari sisi belanja dalam APBN, komponen berupa bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan tentu menggunakan mata uang asing. Perubahan nilai tukar akan mempengaruhi beban APBN, sehingga peran pajak menetukan daya dukung atas beban tersebut. Dari sisi pajak, penerimaan pajak juga berkaitan dengan ekspor impor atau penggunaan mata uang asing, dan tentu memberikan kontribusi terhadap perencanaan penerimaan pajak.

Salah satu sumber pendanaan pembangunan adalah melalui SBN. Negara mendapatkan dana segar dalam jangka pendek dan menegah dengan cara menerbitkan SBN yang selanjutnya akan diberikan imbalan bunga dengan besaran tertentu. Dalam APBN asumsi suku bunga atas SBN didasarkan pada termin 10 tahun. Peran SBN adalah menutup defisit APBN. Sejalan dengan perencanaan penerbitan SBN, peran pajak adalah menjadi penyeimbang peran SBN untuk mengatasi defisit APBN. SBN dan pajak mempunyai peran untuk mendukung dana pembangunan sekaligus mencegah defisit APBN yang berlebihan.

Dalam penyusunan APBN, harga minyak mentah dihitung berdasarkan estimasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang akan mempengaruhi bagi hasil dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas bumi. Peran penerimaan negara dari minyak dan gas bumi masih dibutuhkan meskipun mungkin tidak sebesar saat Indonesia menjadi negara eksportir minyak. Harga minyak mentah akan mempengaruhi sisi penerimaan negara maupun sisi belanja. Sisi belanja di sini berkaitan dengan subsidi, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. Sekali lagi, peran pajak tentu melengkapi peran hasil minyak bumi dan gas bumi dalam APBN, yang perlu dijaga tidak hanya dari sisi penerimaan, tapi juga dari sisi belanja.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual. Selama ini pemerintah masih mempertimbangkan peran lifting minyak dan gas bumi sebagai bagian dari APBN. Peran jumlah barel migas masih memberikan kontribusi penerimaan negara sejak dulu dan masih bertahan hingga saat ini. Penerimaan dari lifting minyak dan gas bumi  dan pajak tentu merupakan dua hal yang saling melengkapi dan memperkuat APBN. Jika lifting minyak dan gas bumi turun maka peran pajak menjadi sangat diandalkan dalam APBN.

Memahami penyusunan ADEM tentu akan membuka wawasan mengenai peran pajak dalam APBN. Perencanaan penerimaan pajak dihitung secara cermat berdasarkan analisis yang digunakan saat menyusun APBN. Besar kecilnya perubahan setiap komponen dalam perekonomian secara makro pada tahun berjalan, tentu akan mempengaruhi perubahan penerimaan pajak dan target yang dicanangkan dalam APBN.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.