Pemilu Capres-Cawapres 2024 serta Implikasinya terhadap Perpajakan

Oleh: Robby Maleakhi Tampubolon, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia menjadi sorotan karena tidak hanya menentukan arah kepemimpinan negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kebijakan, termasuk perpajakan. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi pengaruh kegiatan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden terhadap perpajakan Indonesia.

1. Pergantian Kepemimpinan

Pemilihan presiden membawa potensi pergantian kepemimpinan, dan dengan itu, muncul pula perubahan visi terkait perpajakan. Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terpilih, membawa pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap isu perpajakan. Oleh karena itu, pemilu menjadi momen krusial untuk menentukan arah kebijakan perpajakan di masa depan.

2. Peningkatan Pendapatan Negara

Salah satu dampak langsung dari pemilihan presiden adalah perubahan dalam pendekatan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kebijakan perpajakan akan menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung program-program pembangunan. Capres terpilih perlu merumuskan strategi perpajakan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan pendanaan proyek-proyek nasional. Target penerimaan perpajakan (pajak, bea, dan cukai) tak terelakkan dari tahun ke tahun senantiasa naik demi mengisi sumber belanja negara (kecuali pada masa pandemi Covid-19 pada 2021). Tentu hal ini perlu menjadi perhatian para calon pemimpin.

3. Fokus pada Infrastruktur dan Dukungan Pajak

Para capres memasukkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam platform mereka. Kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mendorong investasi sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Insentif pajak atau pengurangan beban pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam proyek infrastruktur mungkin menjadi bagian dari strategi pemerintah baru.

4. Pajak dan Dukungan untuk UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Pemilihan presiden dapat membawa perubahan dalam pendekatan perpajakan terhadap UMKM. Capres terpilih dapat mempertimbangkan kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM, seperti pengurangan beban pajak atau insentif khusus untuk sektor ini.

Baca juga:
Semangat Pajak dalam Pesta Demokrasi
Rayakan Pesta Demokrasi 2024, Cermati Aspek Perpajakannya
Modal Calon Presiden Halau Tantangan Pajak
[EN] Getting to Know the Tax Ratio, a Term Everyone is Talking about

5. Reformasi Struktural dalam Sistem Perpajakan

Pemilihan presiden dapat menjadi peluang untuk memulai atau melanjutkan reformasi struktural dalam sistem perpajakan. Capres terpilih dapat mempertimbangkan untuk mengadvokasi perubahan dalam tarif pajak, penyederhanaan sistem perpajakan, atau peningkatan dalam penegakan hukum perpajakan. Reformasi semacam ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

6. Kesenjangan dan Upaya Pengentasan Kemiskinan

Isu ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan sering menjadi topik hangat selama kampanye pemilu. Capres dapat berkomitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan melalui peninjauan tarif pajak dan perbaikan kebijakan perpajakan. Selain itu, kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan insentif kepada mereka yang membutuhkan.

7. Peningkatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Pemilihan presiden dan wakil presiden dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penegakan hukum. Capres terpilih sebaiknya menyusun dan menetapkan strategi baru untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan pemungutan pajak. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

8. Pembentukan Konsensus dan Keterlibatan Pihak Terkait

Untuk mencapai perubahan dalam kebijakan perpajakan, pemerintahan baru perlu membangun konsensus dan melibatkan pihak terkait, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemilu adalah momen untuk menyatukan visi dan mendengarkan berbagai suara dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 di Indonesia membawa potensi perubahan besar dalam kebijakan perpajakan. Capres terpilih memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan keadilan pajak. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membangun konsensus, pemerintah baru dapat memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya tentang pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang membentuk arah pembangunan ekonomi melalui instrumen-instrumen perpajakan yang bijaksana.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja. Sehubungan dengan kewajiban netralitas ASN dalam Pemilu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendukung/mendiskreditkan kandidat siapa pun.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.