Pajak dan Kesinambungan dalam Stabilitas Ekonomi

Oleh: Wisnu Saka Saputra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pajak merupakan alat yang tidak terelakan dalam sistem ekonomi modern. Selain sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah Indonesia, peran pajak menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam mencapai stabilitas ekonomi. Pajak memainkan peranan penting dalam membentuk kebijakan fiskal, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai distribusi yang lebih adil.

Pajak sebagai pendapatan bagi pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Termasuk di dalamnya penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pajak yang efisien dan adil dapat memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara, yang pada giliranya berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, pajak juga berperan dalam mengendalikan inflasi. Dalam situasi di mana inflasi meningkat, pemerintah Indonesia dapat menggunakan instrumen pajak untuk mengendalikan permintaan agregat dalam perekonomian. Melalui kenaikan tarif pajak atau penghapusan insentif pajak tertentu, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dan menekan inflasi yang berlebihan.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong penurunan inflasi yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi pada bulan Mei 2023 sebesar 4,00%, turun 0,33% dari bulan April. Angka inflasi ini menjadi yang terendah sepanjang 2023.

Dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat memperlancar arus barang hingga ke pusat produksi sehingga menekan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur akan menekan arus inflasi dengan memeratakan distribusi logistik di seluruh pelosok Indonesia. Distribusi logistik yang merata dilakukan guna mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Banyak pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah, salah satu yang menjadi prestasi pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan jalan tol. Momen mudik 2023 menjadi bukti nyata bahwa pembangunan jalan tol memberikan multiplier effect atau efek berganda bagi para pemudik.

Pemudik merasakan dengan adanya jalan tol dapat semakin cepat dan menghemat waktu dibandingkan melewati jalan alteri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), infrastruktur jalan tol di era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dibangun 1.762 kilometer dan dari total tersebut target 750 kilometer jalan tol selesai di tahun 2024.

Semua pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia tentunya membutuhkan biaya untuk merealisasikanya. Dari mana asal dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut? Sumber pendanaan proyek infrastruktur salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.463 triliun, dan penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.718 triliun. Tidak bisa dipungkiri lagi, pajak merupakan penopang terbesar APBN di Indonesia.

Slogan pajak dari rakyat untuk rakyat bukan isapan jempol belaka. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN kini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sudut Pandang Pengusaha dan Masyarakat

Selain dalam sudut pandang pemerintah dimana pajak menjadi instrumen utama untuk mencapai stabilitas ekonomi terdapat berbagai perspektif lain terutama di kalangan pengusaha dan masyarakat.

Dari sudut pandang pengusaha, pajak memiliki peran yang kompleks dalam stabilitas ekonomi. Kebijakan pajak yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan bisnis. Pengusaha percaya bahwa pajak yang wajar dan adil akan memberikan insentif bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan pajak yang tidak tepat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyulitkan pengusaha dalam menghadapi persaingan global.

Kebijakan pajak yang cerdas dan terarah dapat memberikan insentif bagi investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemotongan pajak atas penghasilan korporasi atau insentif pajak untuk industri tertentu dapat mendorong sektor-sektor ekonomi yang strategis.

Bagi masyarakat umum, pajak yang efisien dan adil akan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak yang adil dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Masyarakat umum mengharapkan kebijakan pajak yang memastikan pemerataan beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi individu. Pajak yang proporsional dan diterapkan dengan transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.

Melalui sistem pajak progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayar. Pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak dana dari mereka yang mampu dan menggunakan dana tersebut untuk program-program kesejahteraan sosial guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam APBN 2023, penerimaan negara yang mayoritas ditopang dari sektor perpajakan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sektor pendidikan dianggarkan sebesar Rp234,1 triliun, sektor perlindungan sosial sebesar Rp241 triliun, sektor pelayanan umum sebesar Rp664,1 triliun, dan sektor kesehatan sebesar Rp96,6 triliun.

Ekonomi Berkelanjutan

Dalam era yang semakin peduli terhadap keberlanjutan, pajak juga dapat memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Pajak lingkungan atau pajak karbon, misalnya, dapat digunakan untuk mendorong transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Dengan memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau memanfaatkan energi terbarukan, pajak tersebut dapat mempromosikan pertumbuhan sektor-sektor hijau dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pajak karbon atau pajak emisi karbon dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonya. Penerapan pajak karbon dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mendorong konsumen dan pengusaha lebih hemat energi dan berinvestasi pada teknologi hemat energi, serta meningkatkan penerimaan pajak. Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian cukup besar setiap tahunya. Bahkan untuk mengendalikan perubahan iklim, Indonesia selalu kekurangan biaya. Berlakunya pajak karbon akan mendorong pengurangan emisi karbon sehingga mengurangi pemanasan global dan dapat mengembangkan energi terbarukan di negara kita.

Dalam perspektif ekonomi dan keberlanjutan, keterkaitan antara pajak dan stabilitas ekonomi menunjukkan kompleksitas yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pajak dapat memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang tepat harus mempertimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, serta keberlanjutan dan keadilan sosial.

Dengan pendekatan yang berimbang dan terintegrasi, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.