Pajak Bali Ingatkan Pelaporan SPT Karyawan kepada Pemberi Kerja

"Bapak/Ibu yang hadir di ruangan ini, kami sudah memberikan amplop kepada Bapak/Ibu pemberi kerja di mana pada amplop tersebut tertera beberapa nama karyawan perusahaan pemberi kerja yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun 2022," jelas Dedik Herry Susetyo, Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Wilayah Direkltorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali saat memberikan edukasi Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK NPWP kepada para perwakilan pemberi kerja di Aula Kanwil DJP Bali, Denpasar (Jumat, 13/11).

Pada kegiatan edukasi tersebut, Dedik Herry menegaskan bahwa undangan sejumlah lima puluh wajib pajak merupakan sejumlah perusahaan yang memiliki karyawan dengan jumlah terbanyak yang belum melaporkan SPT Tahunan dan terdapat beberapa karyawan juga yang belum memadankan NIK nya sehingga berpotensi dikenakan pajak lebih tinggi pada tahun 2024.

“Kami mohon bantuan Bapak/Ibu pemberi kerja untuk mengingatkan nih kepada para karyawannya yang belum lapor SPT Tahunan untuk segera melaporkannya,” terang Dedik Herry.

Fungsional Penyuluh Pajak, Putu Adi Bayu Suteja menjeskan mengenai program pemadanan NIK NPWP dan reformasi perpajakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang akan berlaku mulai tahun 2024.

“Indonesia mengingingkan ke depannya semua identitas hanya 1, yaitu NIK. Kita ingin menerapkan single identity number, sehingga dampaknya adalah NPWP kita saat ini harus dihapus dan beralih ke NIK. Sehingga bagi karyawan perusahaan Bapak/Ibu yang belum memadankan NIK nya, tolong diingatkan agar segera memadankan NIK NPWP nya. Karena apabila tidak padan, tahun 2024 beresiko dikenakan pajak lebih tinggi karena dianggap tidak memiliki NPWP,” ungkap Bayu.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.