KP2KP Benteng Sampaikan Edukasi Perpajakan Bagi Instansi Daerah

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Benteng dalam pelaksanaan sosialisasi aspek keuangan dan perpajakan bagi instansi pemerintah di Aula KPPN Benteng, Jalan S. Siswomiharjo, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Senin, 23/10).

Peserta kegiatan yang hadir merupakan perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara dari setiap instansi vertikal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Benteng Arwin Fathurrakhman dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023. Peserta undangan mendapatkan informasi terkait langkah optimal untuk pengelolaan sisa anggaran tahun 2023.

Selanjutnya, Kepala KP2KP Benteng Julius Fransius Manik menyampaikan materi administrasi perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

“Bagi bendahara satuan kerja instansi vertikal diharap tetap tertib administrasi dalam melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak terkait pembelanjaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tutur Julius.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pajak dan restribusi daerah yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Kepulauan Selayar Ahmad Ansar. Poin-poin yang ditekankan oleh Ahmad Ansar mengenai barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Hal tersebut penting ditekankan agar tidak ada kesalahan administrasi antara pajak pusat dengan pajak dan/atau retribusi daerah,” pungkas Ahmad.

"Kegiatan ini adalah wujud sinergi Kemenkeu Satu instansi Kementerian Keuangan serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menjalin kerja sama yang baik antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah" jelas Julius. Harapannya, acara ini dapat merangkul seluruh instansi baik vertikal maupun daerah, sehingga agenda pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD dapat berjalan optimal.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.