Dinamika Pajak dalam Kaitannya dengan Piala Dunia: Peran Ekonomi dan Pengaruh Global

Oleh: Robby Maleakhi Tampubolon, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Piala Dunia, acara olahraga paling prestisius dan ditunggu-tunggu di dunia, tidak hanya menciptakan kegembiraan di kalangan pecinta sepak bola, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada aspek-aspek ekonomi, termasuk pajak. Piala Dunia sebagai ajang akbar, tentu meningkatkan prestise Indonesia sebagai negara tuan rumah, apalagi ini menjadi pengalaman pertama dalam sejarah persepakbolaan kita. Melalui artikel ini, kita akan menjelajahi kaitan antara Piala Dunia dan sistem perpajakan serta bagaimana acara ini dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan bersinergi dengan kebijakan pajak yang ada.

Pendorong Ekonomi

Pertama-tama, Piala Dunia dikenal sebagai pendorong ekonomi yang kuat. Negara-negara yang menjadi tuan rumah menyaksikan lonjakan pengunjung dari seluruh dunia, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Restoran, hotel, transportasi, dan industri pariwisata pada umumnya mengalami peningkatan pendapatan selama periode turnamen. Suvenir dan cindera mata juga sangat menggiurkan untuk diborong. Peningkatan ini juga dapat tercermin dalam pendapatan pajak yang diterima pemerintah.

Industri Pariwisata

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pemerintah dapat mengenakan pajak pada sektor pariwisata. Pajak penginapan, pajak restoran, dan pajak transportasi adalah contoh pendapatan pajak yang dapat meningkat selama periode Piala Dunia. Meskipun penerimaan pajak ini mungkin bersifat sementara, dampaknya dapat terasa jauh setelah acara berakhir.

Pendapatan Pemain dan Tim

Pemain sepak bola profesional yang berpartisipasi dalam Piala Dunia seringkali menerima imbalan yang besar. Negara tempat turnamen diadakan dapat menerapkan pajak atas pendapatan yang diterima oleh pemain dan tim. Ini dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah, dan sering kali mengundang perdebatan terkait keadilan pajak internasional.

Infrastruktur dan Persiapan

Sebagai bagian dari persiapan Piala Dunia, negara tuan rumah umumnya melakukan investasi besar dalam membangun infrastruktur. Proyek-proyek ini, seperti stadion, jalan raya, dan transportasi umum, seringkali didanai melalui pendapatan pajak. Pemerintah dapat mengenakan pajak tambahan atau mengalokasikan pajak yang ada untuk mendukung proyek-proyek ini. Dan sebaliknya, dari pembangunan infrastruktur serta sarana-prasarana tersebut, juga terkandung potensi penerimaan pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan ketentuan.

Keadilan dan Transparansi Pajak

Meskipun Piala Dunia dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, seringkali muncul isu-isu terkait pajak. Beberapa mengkritik keringanan pajak yang diberikan kepada penyelenggara dan sponsor, sementara yang lain menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan pajak tambahan yang dihasilkan selama acara tersebut. Tentu isu tersebut dapat dijawab dengan menunjukkan kinerja yang optimal.

Pajak Penjualan Barang dan Jasa

Selama Piala Dunia, penjualan barang dan jasa seperti merchandise resmi, makanan, dan minuman meningkat secara signifikan. Pemerintah dapat mengenakan pajak terkait penjualan atas barang dan jasa ini, menciptakan sumber pendapatan tambahan dari aktivitas ekonomi yang terkait dengan Piala Dunia.

Peluang Reformasi Pajak

Piala Dunia juga dapat menjadi peluang bagi negara tuan rumah untuk mengevaluasi dan merombak sistem perpajakan mereka. Peningkatan pendapatan selama periode turnamen dapat memberikan dana tambahan untuk investasi dalam sektor-sektor kunci atau bahkan memicu reformasi perpajakan yang lebih luas.

Dengan demikian, kaitan antara Piala Dunia dan pajak melibatkan sejumlah dinamika kompleks. Meskipun acara ini membawa manfaat ekonomi, terutama dalam bentuk pendapatan tambahan untuk pemerintah, isu-isu terkait keadilan pajak dan transparansi juga perlu dipertimbangkan. Piala Dunia dapat berfungsi sebagai katalis untuk perubahan dalam sistem perpajakan suatu negara, menciptakan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan pajak.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.