Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai melaksankan kegiatan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai di Ruang Rapat Kantor BKAD Kabupaten Sinjai, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (Rabu, 11/10). Kegiatan ini terwujud sebagai bentuk pengamanan penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dan KP2KP Sinjai atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan untuk mengetahui efektifitas penyetoran pajak atas DAK Fisik, termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pembangunan fisik desa terkait.
Dalam kesempatan ini, Seksi Pengawasan II KPP Pratama Bulukumba dan KP2KP Sinjai menyampaikan salah satu peranan penting dari BKAD Kabupaten Sinjai, yaitu melaksanakan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KPP Pratama Bulukumba berharap bahwa sebelum proses pencairan dana dilaksanakan, dapat diselesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.
“Koordinasi kami dengan pihak BKAD menjadi hal sangat penting dalam rangka pengamanan penerimaan negara melalui pajak yang nantinya hasil tersebut akan dibagikan kembali ke daerah,” tutur Bayu Andikara selaku Kepala Seksi Pengawasan II.
BKAD Kabupaten Sinjai yang diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Bambang, sangat mendukung langkah yang diambil oleh KPP Pratama Bulukumba dan KP2KP Sinjai ini.
“Diharapkan dengan meningkatnya penerimaan pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang diterima oleh Kabupaten Sinjai juga turut meningkat. Menurut saya, Kabupaten Sinjai cukup terbantu dengan adanya DBH Pajak tersebut,” ujar Bambang.
Dalam koordinasi ini, Bayu turut menjelaskan aspek-aspek perpajakan dalam pengelolaan dana yang bersifat swakelola.
“Dengan perencanaan pajak yang baik, diharapkan penerimaan pajak ke depannya dapat semakin meningkat. Apabila pemerintah daerah membutuhkan konsultasi terkait kewajiban perpajakannya, bendahara instansinya dapat berkonsultasi ke petugas pajak di KP2KP Sinjai maupun KPP Pratama Bulukumba. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya apapun,” tambah Bayu.
Koordinasi ini diharapkan dapat memperat hubungan sekaligus menguatkan komitmen KPP Pratama Bulukumba, KP2KP Sinjai, dan BKAD Sinjai dalam mengawal penerimaan pajak, baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
Pewarta: Hendrawan Agus |
Kontributor Foto: Andi Fadly |
Editor: Agus Suprayetno |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 19 views