(Konten Internal) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang bersama tiga pegawai KP2KP Sengkang lainnya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Kabupaten Wajo yang beralamat di Jl. Rusa No. 17 Sengkang, Kabupaten Wajo, dalam rangka koordinasi terkait acara Rekonsiliasi Dana Desa (Jumat, 18/8). Tim KP2KP Sengkang disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo Armayani dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo Dahlan.

Kunjungan kerja dan audiensi Tim KP2KP Sengkang ke Kantor Bupati Wajo dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait agenda rekonsiliasi dan sosialisasi peraturan perpajakan atas dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8  Tahun 2016, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dana desa diprioritaskan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi angka kemiskinan masyarakat.

Riza Kurniawan selaku Kepala KP2KP Sengkang selanjutnya akan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo Andi Liliyana, untuk mendiskusikan teknis pelaksanaan rekonsiliasi dan sosialisasi perpajakan atas dana desa. Rencananya kegiatan tersebut akan dihadiri oleh perwakilan dari 142 desa yang terdaftar dari 14 kecamatan di Kabupaten Wajo.

Sekda Kabupaten Wajo menyatakan akan mendukung rencana kegiatan rekonsiliasi dana desa dan mengajak untuk bersama-sama membantu mengawasi penyaluran dana desa. "Pemda Wajo sangat mengapresiasi kerjasama yang Bapak tawarkan. Kami akan membantu melalui Dinas PMD agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami adalah supaya para bendahara desa memahami kewajibannya di bidang perpajakan agar pemungutan pajak bisa lebih optimal. Karena bagaimanapun pajak adalah dari rakyat, demi rakyat, dan untuk rakyat," tutur Armayani.

KP2KP Sengkang sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo akan selalu melakukan audiensi dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi ini bertujuan untuk membantu mewujudkan pajak kuat untuk Indonesia maju.

Pewarta: Muh Hilal Farohi
Kontributor Foto: Muh Hilal Farohi
Editor: Lucky Timotius Pelealu

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.