Puluhan Bendahara Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Ikuti Diskusi Perpajakan

Sebanyak 36 Bendahara Instansi Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti Diskusi Perpajakan dengan tema “Kepatuhan Perpajakan Instansi Pemerintah di Wilayah Kota Balikpapan” di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Balikpapan (Rabu, 22/8). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Balikpapan, yaitu KPP Pratama Balikpapan Barat dan KPP Pratama Balikpapan Timur dengan Pemerintah Kota yang diwakili oleh Inspektorat Kota Balikpapan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Selain itu, pada kegiatan ini turut hadir Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Inspektorat Kota Balikpapan dan BPKAD Kota Balikpapan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh DJP terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah daerah dan pemaparan KPPN Balikpapan terkait dana bagi hasil. Terakhir, kegiatan diisi dengan diskusi berupa tanya jawab oleh peserta kegiatan.  

Berdasarkan data lapangan, masih terdapat Instansi Pemerintah Kota Balikpapan yang terlambat lapor dan belum melakukan pelaporan. "Kami dari KPP Pratama Balikpapan Barat dan KPP Pratama Balikpapan Timur siap menerima konsultasi atas kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu Bendahara jika selama memenuhi kewajiban perpajakan terdapat kendala," jelas Ageng Walikito Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Balikpapan Barat. 

"Kami memiliki penyuluh pajak serta Account Representative sesuai dengan wilayah kerjanya, yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Kota untuk KPP Pratama Balikpapan Barat. Sedangkan untuk KPP Pratama Balikpapan Timur wilayah kerjanya, yaitu Kecamata Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Utara," tambahnya.  

Wali kota Balikpapan berharap hasil akhir dari diskusi adalah peningkatan kepatuhan serta rekonsiliasi penerimaan negara dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) dan pemerintah daerah (Pemkot Balikpapan).

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.