P.M. John L. Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional DJP, diundang menjadi pembicara pada acara People Summit di Hotel Grand Inna Beach, Bali (Senin, 8/10). Acara berlangsung hingga tanggal 10 Oktober 2018. Acara yang di inisiasi oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat internasional ini mengambil tema “Voices on Equality and Justice: From the Past to the Future”.
John Hutagaol menjadi salah satu panelis di sesi paralel bertajuk “Tax Justice and Tackling Inequality” pada tanggal 8 Oktober 2018. Dalam presentasinya, John Hutagaol menggarisbawahi pentingnya peranan penerimaan pajak dalam mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia. Dia kemudian membagi alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi ke dalam dua bagian besar yaitu belanja yang secara langsung mengatasi ketimpangan (belanja tipe 1) dan belanja yang secara tidak langsung mengatasi ketimpangan (belanja tipe 2).
Belanja tipe 1 termasuk belanja perlindungan sosial, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan. Belanja-belanja diluar itu dikategorikan sebagai belanja tipe 2. Mengambil tahun anggaran 2017 sebagai contoh, diketahui bahwa dari total Rp1.343.074 miliar belanja negara, sebagian besar (73,07%) merupakan belanja tipe 2. Sedangkan sisanya (26,93%) merupakan belanja tipe 1. Berangkat dari data ini, John Hutagaol menegaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan: (1) menambah porsi belanja tipe 1 dengan mengurangi porsi belanja tipe 2; atau (2) menambah porsi belanja tipe 1 tanpa mengurangi porsi belanja tipe 2.
Opsi kedua dinilai memberikan jalan keluar terbaik karena mampu menambah belanja yang secara langsung mengatasi ketimpangan tanpa mengorbankan belanja fungsi yang lain. Namun, hal ini bukanlah proses yang mudah. Memperbesar sisi belanja berarti juga memperbesar sisi penerimaan negara. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Sebagaimana diketahui, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar setiap tahunnya.
Di tahun 2017 misalnya, penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara. John Hutagaol mengajukan solusi yang dia sebut sebagai medium-term revenue strategy. Strategi ini berdiri di atas lima pilar reformasi yang terdiri dari struktur organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi (reformasi administrasi), dan reformasi kebijakan. 2 Pondasi dari kelima pilar reformasi perpajakan tersebut adalah lanskap pemajakan internasional dan domestik yang senantiasa berubah seiring dengan era globalisasi, penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah lahirnya penerimaan pajak yang berkelanjutan, meningkatnya tingkat kepatuhan sukarela, tax ratio yang lebih tinggi dan basis pemajakan yang lebih luas. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, ketimpangan ekonomi dan sosial niscaya dapat ditekan.
- 138 views