Olahraga dan Pajak Sebagai Instrumen Pemersatu Bangsa

Oleh: Adnan Arif Nugroho, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Selamat dan sukses! Kiranya itu yang dapat kita sampaikan kepada para atlet Indonesia yang berlaga pada Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Capaian prestasi para atlet Indonesia yang memperoleh 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu, jauh melampaui target yang diberikan, yakni 16 emas. Semoga ini menjadi titik balik kebangkitan prestasi dunia olahraga di Indonesia sehingga dapat lebih berbicara banyak di ajang olahraga lainnya.

Prestasi para atlet Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dengan kuatnya dukungan suporter tanah air, baik yang datang langsung ke arena pertandingan maupun yang tidak. Riuh rendah teriakan penyebar semangat kebangsaan terus digelorakan suporter yang membuat atlet kita makin terpacu untuk dapat meraih medali. Berkibarnya Sang Merah Putih dan berkumandangnya Lagu Indonesia Raya menjadi titik kulminasi perjuangan, yang diraih tidak lain dan tidak bukan karena kerja keras dan semangat pantang menyerah.

Olahraga adalah sebuah bahasa universal yang dipahami sebagai identitas suatu bangsa. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, pada saat puncak perayaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2017 di Magelang, berkata bahwa, “Selain menjadi alat pemersatu, olahraga juga menjadi alat perjuangan untuk menaikkan harkat dan martabat semua bangsa. Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada para atlet yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga mengharumkan nama bangsa ini dan telah menjadi pahlawan olahraga Indonesia.”

Ketika seorang atlet bertanding, dia tidak membawa identitas kesukuannya, dia bertanding atas nama bangsa. Begitu pun dengan kita para suporter, kita wajib mendukung tanpa peduli mengenai suku, ras, agama, ataupun warna kulit. Kemenangan atlet adalah kemenangan kita semua, kemenangan masyarakat Indonesia. 

Sudah terlalu sering negara kita terkoyak karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, dan perbedaan-perbedaan lain. Apalagi mendekati pemilu tahun depan, suasana politik di negeri kita sedang menghangat, bahkan sudah mulai terasa panas di beberapa tempat. Prestasi para atlet di Asian Games 2018 ini seolah menjadi hujan yang meneduhkan kita, sekaligus mengingatkan kembali bahwa kita adalah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Layaknya olahraga, pajak sejatinya juga salah satu instrumen pemersatu bangsa. Pajak adalah kewajiban bagi seluruh Warga Negara. Negara ini 70% anggarannya bersumber dari pajak, sehingga sudah sepantasnya beban pajak ini ditanggung secara bersama-sama, seperti kata pepatah, "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing."

Kewajiban membayar pajak adalah sesuatu yang bersifat mutlak, hanya saja dalam penerapan tentu tidak bisa disamaratakan, karena pemerintah harus adil dalam mengenakan pajak kepada warganya. Adil di sini adalah yang berpenghasilan banyak harus dikenakan pajak yang lebih besar. Sebaliknya, bagi yang penghasilannya kecil dikenakan pajak yang kecil, bahkan tidak dikenai pajak.

Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan aturan PP nomor 23 tahun 2018 untuk pengenaan pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu sebesar setengah persen. Tarif ini turun dari ketentuan sebelumnya (PP 46 tahun 2013) yang bertarif satu persen. Perubahan ini semakin menegaskan dukungan pemerintah kepada dunia usaha, terutama UKM.

Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan kenaikan PTKP ini, pemerintah bermaksud untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjalankan aspek keadilan dalam memungut pajak, di mana yang berpenghasilan dibawah PTKP tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Pada akhirnya, pajak selain berfungsi untuk mengisi kas negara, dapat juga berfungsi untuk pemersatu bangsa. Dalam pemungutan pajak juga tidak dikenal pembedaan perlakuan terhadap suku, ras, agama, atau warna kulit tertentu. Semua pembayar pajak mempunyai kedudukan yang sama. Semua pembayar pajak adalah pahlawan juga bagi Negara Indonesia. Apabila semua warga negara sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, kita yakin cita-cita Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur akan tercapai.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.