Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2020 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 …

  2. PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR

    … Tanggal Peraturan 18-12-2003 … BARANG IMPOR     Pasal 1     … Nomenklatur barang impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 terdiri dari :     …

  3. KPP Se-Jateng II Blokir Serentak 120 Rekening Penunggak Pajak

    KPP Se-Jateng II Blokir Serentak 120 Rekening Penunggak Pajak … Lain sebagaimana diamanahkan dalam PMK 61 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (4) huruf c dan huruf d. Kepala …

  4. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.06/2003 TENTANG DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN PELUNASAN OBLIGASI NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI

    … Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember  tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka … REKAPITALISASI. Pasal I   … Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003

  5. TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

    …   Pasal 1   …   (18) Informasi Perpajakan … memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor …

  6. Taman Nasional Hutan Lindung, Apakah Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan?

    … Friday, July 18, 2025 - 15:57 Oleh: Anda … pajak bumi dan bangunan (PBB)? Merujuk Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak …

    sikka_060105119 - 07/18/2025 - 15:57

  7. Crossborder Correspondent Banking sebagai Faktor Penentu Beneficial Owner

    … yang dilakukan ke luar negeri, seharusnya dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari total pembayaran bruto. Oleh … correspondent banking sebagai berikut Pasal 1 poin 18 ‘’Correspondent Banking adalah kegiatan suatu … 3.        Sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012, maka …

    Anonim (not verified) - 12/14/2018 - 16:20

  8. Angpau THR untuk Keponakan Dikenai Pajak?

    … 36 Tahun 2008 (UU PPh) mengatur hal ini secara gamblang. Pasal 4 ayat (1) beleid tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi … angpau THR biasanya masih anak-anak dan berusia di bawah 18 tahun. Lalu, bagaimana mereka dapat melaksanakan hak dan …

    sikka_817930911 - 01/11/2023 - 02:44

  9. Pelatih Asing Liga 1 Wajib Berkontribusi Layaknya WNI

    … asing. Saat perhelatan baru dimulai, hanya empat dari 18 tim yang masih mengandalkan pelatih lokal. … Dalam Bagian Tujuh UU Ciptaker (kluster perpajakan) Pasal 2 ayat (3a)  mengatakan bahwa SPDN adalah orang …

    sikka_815100344 - 08/21/2023 - 14:27

  10. Main Aset Kripto? Begini Ketentuan Pajaknya!

    … aset kripto ataupun penambang aset kripto. Menurut Pasal 1 angka 14 PMK-68/PMK.03/2022, aset kripto adalah … Pajak (BKP) Tidak Berwujud sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … oleh exchanger bernama WarungKripto. Pada tanggal 18 April 2022, melalui platform yang disediakan oleh …

    sikka_817930911 - 01/11/2023 - 03:12