Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128; …       Pasal I   Ketentuan Pasal 4 … Nomor KEP-215/PJ/2003 diubah yaitu dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga dengan …

  2. SSD SPT Tahunan PPh

    … aktifasi aplikasi e-Fiing/layanan online.   18. Bagaimana cara menghapus SPT Tahunan yang salah? … (jika ada), PPh Kurang/Lebih Bayar (jika ada), Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya (jika ada), Lalu … SPT Tahunan Pembetulan? Jawaban: Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor …

  3. PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

    …           Pasal 1     Dalam Peraturan … Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.  … Mitra Utama Kepabeanan.      18. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized …

  4. PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

    … a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang … Departemen Perindustrian No. 112/IAK.4/4/2008 tanggal 18 April 2008 perihal usulan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas …

  5. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

    … diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik …   Pasal 1   … Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi …

  6. Rugikan Negara Rp1 Miliar, DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana Pajak

    … Terminal Mengwi No 5, Mengwi, Badung, Bali pada tanggal 18 Januari 2023. Penyerahan tersebut dilakukan setelah … sampai dengan 31 Maret 2016. KT secara langsung melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 …

  7. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN

    … Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/PJ/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Penggunaan Media Elektronik Sebagai … Formulir 1721 A-1 Dalam Surat  Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721);     … SPT Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan secara langsung tidak dapat …

  8. PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

    … Tanggal Peraturan 18-12-2018 … REGULASI.     Pasal 1     a. … Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang …

  9. Kanwil Jakut Serahkan Pengusaha Batu Split Tersangka Pidana Perpajakan

    … Jakarta Utara dalam perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang …

  10. STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor … sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan 18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya … (2) Standar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:   a. …