Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PEDOMAN AKUTANSI PIUTANG PAJAK

    … beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … PAJAK.     Pasal 1     … akuntansi Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi piutang dan penagihan pajak, …

  2. BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

    …       Pasal 1     (1) … (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas. …       18) PBB yang terhutang;   …

  3. Dokter

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila desainer sebagai penyewa den­gan pemilik …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    …   Pasal I   … Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau …

  5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan …

  6. TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … PAJAK MADYA BATAM.   Pasal 1     Dalam … Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengganti Kode KPP pada NPWP yang …

  7. Mengorek Potensi Pajak dari Gelaran MotoGP Mandalika

    … itu timbul dari pajak penghasilan (PPh) dengan sejumlah pasal, serta pajak pertambahan nilai (PPN).  … kepada perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat final.   … digunakan tersebut. PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 (2) dikenakan …

    sikka_060095907 - 10/01/2024 - 19:54

  8. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 …

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

    … Tanggal Peraturan 18-06-2007 … PEGAWAI TIDAK TETAP. Pasal I   … Selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,  perjalanan dinas dalam negeri …

  10. Jasa Katering Orang Pribadi, Apakah Objek PPh Pasal 21 atau 23?

    … yang berbeda dari fiskus. Jasa katering adalah objek PPh pasal apa dan berapa tarifnya? Otak saya mulai bekerja untuk … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat 6(aj) disebutkan bahwa jasa katering atau tata boga … dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering …

    Anonim (not verified) - 07/17/2017 - 12:10