Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

    … pada huruf a, clan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun …   18. Harga Transaksi Pasar …

  2. Bendahara Pintar, Tagihan Lancar, Pajak Terbayar

    … Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 21 menyebutkan bahwa salah satu subyek pajak yang … jasa atau kegiatan. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang – Undang Pajak Penghasilan … yang sama. Sementara itu sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …

    sikka_060091966 - 01/11/2023 - 02:41

  3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau …

  4. TATACARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1     Dalam … Atas Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan bukti pembayaran/bukti …

  6. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

    … kelurahan/desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi …       Pasal 1     Dalam … Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari …

  7. Konsultan

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila Konsultan sebagai penyewa den­gan pemilik …

  8. TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA

    …       Pasal 1     Dalam … Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan … Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-17/PJ.6/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Tatacara Penatausahaan Data Objek …

  9. Ini Dia Transfer Pricing Penghambat Kenaikan Rasio Pajak

    … karena adanya perbedaan antara aturan pajak dengan PSAK. Pasal 10 UU PPh ayat (1) menyatakan bahwa harga perolehan atau harga … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau …

    sikka_808320223 - 01/11/2023 - 02:49

  10. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 441/KMK.05/1999 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

    … kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia … RANGKA IMPOR. Pasal I   … 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 …