Search for Pasal 18 ayat (2)
Search results
-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
… dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 … 18. Loading adalah kegiatan memindahkan … 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi …
-
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018
… a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang … Pasal 18 …
-
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
… beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … Pasal I … Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat : …
-
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA, KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA, DAN KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU DALAM RANGKA UJI COBA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
… dalam rangka melaksanakan lebih lanjut dan menyempurnakan Pasal 1 angka 3 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh diubah. …
-
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE
… bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6) huruf a, … 18. Autentikasi adalah verifikasi terhadap hak …
-
PERIZINAN, TATA TERTIB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
… beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Direktur Jenderal … Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan …
-
PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET ( PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
… : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang … Pasal 18 …
-
PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
… Tanggal Peraturan 18-01-2008 PERATURAN … Pasal 1 Wajib Pajak Patuh adalah Wajib … Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 Januari dengan …
-
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
… 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia … kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …
-
TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
… beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128; … Pasal 1 Dalam … Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat: …