Semarang, 26 April 2024 – Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah periode s.d. 31 Maret 2024 dalam Konferensi Pers Assets Liabilities Committee (ALCo) yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams (Jumat, 26/4). Konferensi Pers ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, bersama Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq serta Local Expert Jawa Tengah Wahyu Widodo.
Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama akibat dampak tensi geopolitik dan perubahan iklim, kinerja ekonomi domestik masih menunjukan pertumbuhan yang stabil, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Untuk itu, kinerja APBN dan APBD masih optimal sebagai shock absorber dalam mengantisipasi rambatan gejolak ekonomi global sehingga stabilitas ekonomi nasional dan regional tetap terjaga.
Di tengah gejolak global, perekonomian di Jawa Tengah tahun 2023 tumbuh 4,98%. Pada Maret 2024 di Jawa Tengah mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (m-to-m) yang naik jika dibandingkan Februari 2024 sebesar 0,57% (m-to-m) dimana andil inflasi tertinggi disebabkan kenaikan kelompok pengeluaran pada makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,08%. Pemerintah terus melakukan stabilisasi harga pangan, terutama beras menjelang momentum hari raya Idulfitri 1445H.
Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 133,1 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan sedikit penurunan pada Maret 2024 sebesar 116,02 atau turun 4,85% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Maret 2024 sebesar 102,46 terjadi peningkatan sebesar 1,62% persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
APBN mencatatkan kinerja yang baik pada Triwulan I 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Maret 2024 berhasil mencapai Rp26,39 triliun (22,04% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp26,95 triliun (24,36% dari pagu). Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp10,16 triliun (18,86% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp14,34 triliun (23,59% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp1,89 triliun (37,03% dari target), secara nominal tumbuh 3,99% (y-on-y).
APBN 2024 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp9,33 triliun (22,37% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 46,85% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar 41,44%.
Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp23,36 triliun (20,81% dari target) tumbuh Rp1,53 triliun atau 7,02% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp17,63 triliun (25,57% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,09 triliun atau 1,62% (y-on-y). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat.
Isu Strategis Pelaksanaan Anggaran di Jawa Tengah
Belanja pada beberapa K/L yang masih relatif rendah dipengaruhi oleh adanya pagu blokir sebesar Rp1,40 triliun (3,36% dari total pagu). Untuk penyelesaian pagu blokir pada satuan kerja K/L yang disebabkan oleh faktor nonautomatic adjustment, satuan kerja akan berkoordinasi dengan unit eselon I guna memenuhi kelengkapan data/dokumen persyaratan guna akselerasi realisasi anggaran.
Penyaluran DAK Fisik pada tahun 2024 belum terealisasi. Pagu sebesar Rp3,89 triliun, dengan nilai DAK Fisik yang sudah dikontrakkan sebesar Rp321,63 miliar (8,25% dari pagu). Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk persiapan penyaluran DAK Fisik tahun 2024.
APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp 9,97 triliun kepada 251 ribu debitur. Realisasi KUR Rp9,81 triliun kepada 218 ribu debitur, tumbuh 69,19% (y-on-y). Penyaluran KUR terbanyak di Kab. Pati dengan jumlah penyaluran mencapai Rp690,40 miliar untuk 14.889 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp37,45 miliar untuk 801 debitur. Realisasi UMi Rp160,92 miliar kepada 32 ribu debitur, turun 22.76% (y-on-y). Penyaluran UMi terbanyak di Kab. Jepara dengan jumlah penyaluran Rp 13,1 miliar untuk 2.563 debitur, dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp608,5 juta untuk 146 debitur.
Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Sampai dengan periode bulan Maret 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp1,87 triliun yang dipergunakan untuk mendukung pembangunan PSN dan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah.
Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup baik dengan tingkat inflasi yang terjaga, namun harus tetap waspada. Industri Pengolahan yang kuat dan dukungan UMKM yang terus bertumbuh menjadi penopang perekonomian Jawa Tengah. Beberapa indikator kesejahteraan turut menunjukkan performa yang relatif baik. APBN Regional Jawa Tengah terus tumbuh akseleratif. Kinerja belanja negara tetap tumbuh disertai pendapatan yang masih kuat. TKD dan Dana Desa masih mendominasi proporsi penerimaan daerah. APBD Regional Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif, dengan mencatatkan surplus yang cukup besar. Belanja APBD agar didorong lebih optimal penyerapannya sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi regional.
#PajakSehatAPBNKuat
- 3 kali dilihat