Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

Jakarta, 198..

Nomor	:
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Permohonan izin Usaha	Yth. Menteri Keuangan
			di-
			Jakarta

Menunjuk surat Keputusan Menteri Keuangan No............ tanggal ............tentang Usaha Lembaga Pembiayaan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha dalam bidang .................................

Sebagai bahan pertimbangan Bapak terlampir kami sampaikan data sebagai berikut :

1.	Nama pemohon	:
2.	Alamat	:
3.	Nama perusahaan yang didirikan	:
4.	Akte Pendirian perusahaan yang telah disyahkan (terlampir)	:	No. .....
5.	Bukti pelunasan modal setor /simpanan pokok dan simpanan wajib *)
6.	Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan ......
7.	Daftar susunan pengurus
8.	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
9.	Neraca pembukuan perusahaan
10.	Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan Indonesia (bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan)

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

ttd

Tembusan Yth :

Direktur Jenderal Moneter,

Departemen Keuangan.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM BIDANG ................................

KEPADA PT/KOPERASI ..........................

(NPWP. .......................... )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca	:	Surat permohonan izin usaha dalam bidang .............. dari .............. Nomor ........................................ tanggal ..................... untuk PT/Koperasi .............................
Menimbang	:	bahwa .................................telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor ........................ tanggal ....................... dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................tanggal ........................ tentang .............................., kepada perusahaan tersebut dapat diberikan izin usaha dalam bidang ..........................
Mengingat	:	1.	Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988;
		2.	Keputusan Presiden R.I. Nomor .......Tahun.........;
		3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....tanggal ......... tentang ...........................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM BIDANG ................................... KEPADA PT/ KOPERASI ............................................................

Pasal 1

Memberikan izin usaha dalam bidang ................................. kepada ...................................dengan alamat kantor pusat ...................................................

Pasal 2

Izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.	Menteri Kehakiman;
2.	Menteri Koperasi;
3.	Menteri Muda Keuangan;
4.	Direktur Jenderal Moneter;
5.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Ditetapkan di JAKARTA.

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN

Lampiran II.2 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

Jakarta,................ 19...

Nomor	:
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Pemberitahuan kelengkapan	Yth. .........................
		Permohonan izin Usaha	di
			....................

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal ....................perihal ................., dan setelah diadakan penelitian terhadap permohonan Saudara, ternyata masih terdapat kekurangan :

1.	..................................
2.	..................................
3.	..................................
4.	..................................

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan izin usaha bidang .................................. yang Saudara ajukan belum dapat kami pertimbangkan.

Izin usaha termaksud baru dapat kami berikan setelah Saudara melengkapi kekurangan tersebut diatas.

Demikian untuk perhatian Saudara.

MENTERI KEUANGAN

Tembusan Yth :

1.	Menteri Muda Keuangan;
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.	Direktur Jenderal Moneter;
4.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Lampiran III.1 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN KEGIATAN DALAM BIDANG ............................

BANK/LKBB PT ............................

(NPWP. ............................)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor ............................ tanggal ....................................... Perihal pembekuan kegiatan dalam bidang ......................................... Bank/ LKBB PT ............................ serta tidak dilakukannya perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menghentikan kegiatan Bank/LKBB PT ....... dalam bidang ..........
Mengingat	:	1.	Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988;
		2.	Keputusan Presiden R.I. Nomor ......Tahun ........;
		3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor .........tanggal ........... tentang .................................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN BANK/LKBB PT ......................., DALAM BIDANG ............................

Pasal 1

Menghentikan kegiatan Bank/LKBB PT ............................dalam bidang............................................

Pasal 2

Dengan dihentikannya kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, Bank/LKBB PT ............................ dilarang melakukan kegiatan dalam bidang ............................

Pasal 3

Bank/LKBB PT ............................diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang ada berkenaan dengan kegiatan dalam bidang ............................

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ............................

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.	Menteri Kehakiman;
2.	Menteri Koperasi;
3.	Menteri Muda Keuangan;
4.	Direktur Jenderal Moneter;
5.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akutansi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN

Lampiran III.2 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DALAM BIDANG............................

PT/KOPERASI ............................

(NPWP............................. )

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor ............... tanggal........ perihal pembukuan izin usaha PT/ Koperasi............................serta tidak dilakukannya perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu mencabut izin usaha PT/Koperasi..............................
Mengingat	:	1.	Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988;
		2.	Keputusan Presiden R.I. Nomor ...............Tahun .....................;
		3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...........tanggal ........... tentang...........................................................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DALAM BIDANG....................... PT/KOPERASI.........................................................

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .................................tanggal ....................... tentang Pemberian izin usahadalam bidang .................... kepada PT/ Koperasi ..............................

Pasal 2

Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PT/ Koperasi ..................... dilarang melakukan kegiatan usaha dalam bidang....................................................................

Pasal 3

PT/Koperasi ...............................................diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang ada berkenaan dengan kegiatan usaha dalam bidang..................................................................

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .............................................

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1.	Menteri Kehakiman;
2.	Menteri Koperasi;
3.	Menteri Muda Keuangan;
4.	Direktur Jenderal Moneter;
5.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN

Lampiran III.3 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

Jakarta,................ 19......

Nomor	:
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Peringatan ke................	Yth. .........................
			di
			....................

Menunjuk Keputusan Presiden Nomor .......................tanggal ............... dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..................................... tanggal.....................................Tentang ................................ ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. ...........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ...........................................................

5. ...........................................................

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami peringatkan kepada Saudara untuk mematuhi ketentuan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Demikian agar peringatan ini Saudara indahkan.

MENTERI KEUANGAN

Tembusan Yth :

1.	Menteri Muda Keuangan;
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.	Direktur Jenderal Moneter;
4.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Lampiran III.4 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

Jakarta,................198...

Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Pembekuan kegiatan	Yth. Bank/LKKB PT...............
		di bidang ................	di
			....................

Sehubungan dengan Surat Peringatan terakhir kami Nomor ..............................tanggal ................., dengan ini di beritahukan bahwa kegiatan Bank/LKBB PT ................................ di bidang ............dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.

Perlu ditegaskan bahwa selama pembekuan izin usaha, Bank/LKBB PT. .............. dilarang melakukan penutupan pembiayaan baru di bidang........................ Apabila dalam masa pembekuan kegiatan ini Bank/LKBB PT ......................tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang bersangkutan, maka kegiatan Bank/LKBB PT ...........................dibidang .............................dihentikan.

Demikian untuk perhatian Saudara.

MENTERI KEUANGAN

Tembusan Yth. :

1.	Menteri Muda Keuangan;
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.	Direktur Jenderal Moneter;
4.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Lampiran III.5

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor	:	1251/KMK.013/1988
Tanggal	:	20 Desember 1988

Jakarta, 198....

Nomor	:
Lampiran	:		Kepada
Perihal	:	Pembekuan izin usaha	Yth ......................................
			di
			....................

Sehubungan dengan Surat Peringatan terakhir kami Nomor ...................... tanggal .........................., dengan ini diberitahukan bahwa izin usaha perusahaan Saudara dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.

Perlu ditegaskan bahwa selama pembekuan izin usaha, perusahaan Saudara dilarang melakukan penutupan pembiayaan baru.

Apabila dalam masa pembekuan izin usaha ini Saudara tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang bersangkutan, maka izin usaha perusahaan Saudara dicabut.

Demikian untuk perhatian saudara.

MENTERI KEUANGAN

Tembusan Yth. :

1.	Menteri Muda Keuangan;
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3.	Direktur Jenderal Moneter;
4.	Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi.

Lampiran III.6

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor