Penghapusan NPWP

Merupakan proses untuk Penghapusan NPWP

1. Formulir Penghapusan NPWP
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa:
   - salinan akta, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan
   - surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris;
3. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk
   - dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan/atau
   - dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk sebagai Warga Negara Indonesia sudah tidak berstatus sebagai Penduduk karena kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan;
4. Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
5. Untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi , berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah selesai dibagi kepada seluruh ahli waris;
6. Untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa salinan akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa salinan dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut;
8. Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai Kerja Sama Operasi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa salinan dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak Badan tidak memenuhi kriteria dimaksud;
9. Untuk Instansi Pemerintah yang dilikuidasi berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga; atau
10. Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berupa:
    - surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    - salinan seluruh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.

Prosedur dan Alur Modul : Klik Disini