
Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II bersama Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Jawa Tengah menyerahkan tersangka inisial P kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali di Boyolali (Rabu, 28/12). Penyerahan tersangka ini sekaligus penahanan kepada tersangka selama 14 hari ke depan di Lapas Kelas IIB Boyolali. Penyerahan tersangka ini dilakukan karena proses penyidikan terhadap tersangka P telah dilakukan dan berkas telah lengkap.
Tersangka P disangka telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP). Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, timbul kerugian negara sehingga dilakukan penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana. Kemudian, aset milik tersangka juga telah dilakukan penyitaan sebagai langkah pemulihan atas kerugian negara yang timbul.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Slamet Sutantyo menyatakan bahwa langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan kepada wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajibannya. “Kami telah memberikan tindakan persuasif berupa edukasi kepada wajib pajak.” ungkapnya. “Namun apabila ditemukan bukti yang kuat dan wajib pajak tidak mengindahkan maka terpaksa dilakukan tindakan penegakan hukum mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana,” pungkas Slamet.
Pewarta: Mukhamad Wisnu Nagoro |
Kontributor Foto: Festian Juniar Nugie Indriawan |
Editor: Waruno Suryohadi |
- 37 views