Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Serui memenuhi undangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serui untuk mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diselenggarakan oleh KPPN Serui bertempat di Aula KPPN Serui Jalan Maluku, Serui, Papua (Selasa, 29/11). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Bendahara Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Yapen, Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Bank Mandiri, serta para vendor digipay di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam FGD tersebut, Kepala KP2KP Serui Pujianto bertindak sebagai pemateri FGD. Dalam pemaparannya, Pujianto menyampaikan bahwa landasan hukum atas transaksi pembelian barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-58/PMK.03/2022 dan PMK-59/PMK.03/2022 yang berlaku efektif sejak 1 Mei 2022.
“Sehingga sudah tidak perlu lagi instansi pemerintah ragu untuk berbelanja melalui sistem marketplace dan digital,” jelas Pujianto.
Dalam kesempatan yang sama, Kris selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Serui menyatakan dukungan perbankan untuk mewujudkan trasaksi digital ini dengan sistem pembayaran yang mudah seperti menerbitkan KPP, Virtual Account, Cash Manajemen Sistem (CMS) atau cara lain dengan mekanisme uang persediaan.
Selanjutnya, Kepala KPPN Serui Gatot Setio H selaku penyelenggara FGD dalam sambutannya menyampaikan agar Kepala Satuan Kerja dapat segera memanfaatkan fasilitas transaksi yang tersedia, terlebih telah terdapat dukungan dari cara pembayaran maupun peraturan perpajakan yang mengatur transaksi marketplace dan digital bagi instansi pemerintah.
“Saya mengimbau kepada para vendor UMKM untuk sering memperbarui data barang dalam etalase untuk lebih menarik minat calon pengguna barang/jasa,” kata Gatot.
KP2KP Serui, KPPN Serui, dan Bank Mandiri menjalin sinergi dalam acara FGD hari ini untuk mewujudkan terlaksananya transformasi digital pengelolaan keuangan negara yaitu mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa dan perbankan dalam satu ekosistem. Kepala KPP Serui berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
| Pewarta:Pujianto |
| Kontributor Foto: Faza Hasyim Asyarie |
| Editor: Bayu Kristianto, Syarifah S. R. |
- 11 views