Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung menyelenggarakan Acara Press Release Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Outlook APBN 2022 di Aula Raflesiger Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Kota Bandar Lampung (Kamis, 20/1). Acara dihadiri oleh para awak media yang berasal dari media televisi, media cetak, dan media online yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung Arik Hariyono. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat Azhar Rasyidi, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu Arik Hariyono.
Dalam sambutannya, Arik Haryono menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini APBN tetap menjadi instrumen fiskal yang bekerja untuk tetap mendorong ekonomi bangkit dan menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Materi yang disampaikan dalam press release ini meliputi, fakta dan kinerja APBN Tahun 2021 dan Outlook APBN 2022 meliputi penerimaan negara sektor Bea dan Cukai, kinerja penerimaan perpajakan, pengelolaan kekayaan negara melalui PNBP, pengelolaan BMN, serta pengurusan piutang dan lelang.
Dalam kesempatan ini Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo menyampaikan bahwa capaian target penerimaan dan kepatuhan Surat Pemberitahuam (SPT) Tahunan tahun 2021 melebihi 100%. Atas capaian kinerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Tri Bowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung yang telah turut mendukung dan berpartisipasi sehingga penerimaan pajak di Provinsi Lampung dapat tercapai. Tri Bowo juga menyampaikan mengenai isu terkini tahun 2022 terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perubahan Undang-Undang Bea Meterai, sinergi antar instansi, peningkatan pelayanan wajib pajak, serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang digelar pemerintah mulai Januari hingga 30 Juni 2022 mendatang.
- 43 views