Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak perkara praperadilan Nomor: 16/Pid.Pra/2021/PN.JktPst yang diajuan oleh Sdr. TB kepada Menteri Keuangan Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selaku Termohon I dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya (Kasi Korwas PPNS) selaku Termohon II, Jakarta Pusat (Senin, 22/11).
Objek permohonan dalam Permohonan Praperadilan ini adalah tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka oleh Termohon I terhadap Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Perpajakan yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan.
Secara garis besar, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan oleh Termohon I dapat mendukung bantahan bantahan yang didalilkan oleh Termohon I terhadap dalil-dalil Pemohon. Sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, maka petitum-petitum yang diajukan haruslah ditolak.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan oleh oleh Sdr. TB, Kanwil DJP Jakarta Pusat tetap berwenang melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Perpajakan yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan. Dan proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan telah didasari dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- 31 views