Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria beserta tim melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (Jumat, 9/4). Kunjungan ini merupakan rangkaian safari tim KPK ke Kantor Bupati Manggarai Barat dan sejumlah instansi lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Dalam sesi diskusi bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng Irwan Eka Putra dan Kepala KP2KP Labuan Bajo Darmono, KPK mengapresiasi pembentukan tim gabungan pengawasan terhadap wajib pajak daerah tertentu yang telah diimplementasikan di kedua unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini. Pengawasan ini guna menguji kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban wajib pajak kepada negara dan kepada daerah.

Tim pengawasan gabungan terdiri dari pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan KPP Pratama Ruteng. Menurut Irwan, rencananya tim ini akan segera memulai pelaksanaan pengawasan bersama. Ia menambahkan, Labuan Bajo memiliki potensi pajak yang cukup besar dari sektor pariwisata, di antaranya banyaknya kapal wisata serta menjamurnya hotel dan penginapan yang melayani wisatawan.

Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korupsi KPK mendukung sinergi KPP Pratama Labuan Bajo dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat untuk mengubah potensi pajak dari sektor pariwisata menjadi realisasi penerimaan.

Dalam jangka pendek, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi berharap posisi KPP Pratama tidak di belakang Pemda, namun berjalan berdampingan dalam menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan negara. Endi meyakini, amanah tersebut merupakan sebuah tugas mulia demi terus berjalannya pembangunan dan pemerintahan di bumi merah putih Indonesia.