Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya berkolaborasi sinergis dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah Kota Tasikmalaya di Kantor Bapenda Kota Tasikmalaya (Rabu, 31/1).
Kepala KPP Pratama Tasikmalaya Yuddi Hariyanto menyampaikan bahwa antara Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang di dalamnya diatur tentang pengawasan bersama, pertukaran data, serta peningkatan kompetensi pegawai.
Terkait pengawasan bersama Yuddi mengusulkan dilakukan forum diskusi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPATI) dalam rangkat penilaian dasar pengenaan pajak (DPP) untuk mengitung besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPhTB).
BPHTB merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan PPhTB merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Yuddi pun menyampaikan agar Kepala Bapenda mengimbau seluruh karyawan untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret.
“Kami siap memberikan asistensi pelaporan SPT jika diperlukan,” ujarnya.
Di kesempatan itu pula dimanfaatkan Yuddi untuk menyampaikan sosialiasi terkait Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan integritas pegawai pajak.
Di kesempatan itu Kepala Bapenda Tasikmalaya Hadi Riady menyambut baik poin-poin yang terdapat dalam perjanjian kerja sama antara DJP dan Pemda tersebut. Ia mengusulkan agar pengawasan bersama ditingkatkan, khususnya kepada Wajib Pajak Daerah seperti usaha hotel dan restoran.
“Sinergi pengawasan bersama ini sangatlah penting untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah,” ujarnya.
Terkait pelaporan SPT Tahunan, Kepala Bapenda mengatakan ia akan mengimbau seluruh karyawan agar melaporkan SPT sebelum batas ahir pelaporan. Hadi pun mengatakan ia dan jajarannya mendukung suksesnya ZIWBK KPP Pratama Tasikmalaya dan Integritas Pegawai Pajak.
Melalui kegiatan ini, Yuddi berharap dapat terjalin sinergi yang kuat antara DJP dengan Pemerintah Daerah, serta KPP Tasikmalaya dapat mewujudkan dan mendapatkan predikat sebagai kantor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Pewarta: Resti Fauziah |
Kontributor Foto: Resti Fauziah |
Editor: Fanzi SF |
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 50 views