definisi

Dalam resume ini, yang disebut profesi pembuat konten online adalah orang pribadi yang mendisain, memproses segala sesuatu (material) dalam bentuk visual dan/atau audio dengan media tayang yang dapat ditransmisi kepada pihak lain melalui jaringan internet. Pembuat konten online dapat melakukan kegiatan tersebut atas nama sendiri (pribadi) maupun permintaan pihak lain. Dalam hal pembuat konten online melakukan kegiatan atas nama permintaan pihak lain, maka perlu dibedakan apakah kegiatan tersebut sehubungan pekerjaan bebas (bukan karyawan/pegawai) ataupun terikat sehubungan pekerjaan (sebagai karyawan/pegawai).

Contoh pembuat konten online yang melakukan kegiatan atas nama sendiri misalnya:

  1. Pemilik akun Instagram (Selegrams): pembuat tayangan berupa video atau gambar untuk kemudian diposting melalui Instragram atas nama diri sendiri.
  2. Pemilik akun Youtube (Youtubers): pembuat tayangan video untuk kemudian diposting melalui Youtube atas nama akun pribadi. Contoh konten video misalnya video tutorial hijab, video travelling, video top ten, streaming game, dan sebagainya.
  3. Bloggers: pembuat konten tulisan yang kemudian di tayangkan melalui media Blogspot, Wordpress ataupun situs web pribadi.

Contoh pembuat konten online yang melakukan kegiatan atas nama pihak lain misalnya:

  1. Web-Designer: Orang pribadi yang melakukan kegiatan berdasarkan permintaan pihak lain untuk membuat desain laman web.
  2. Web-based application programmer: orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan permintaan pihak lain, misalnya programmer cloud-accounting.
  3. Pembuat konten (kontributor) untuk majalah digital, misalnya wartawan detik.com dan vivanews.com.

Pembuat konten Youtube bagi pihak lain, misalnya:

  • pembuat animasi Youtube untuk channel yang dimiliki pihak lain.
  • pembuat iklan untuk pihak lain yang kemudian iklan tersebut ditampilkan lewat program Google Ads.

 

dasar hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); (UU KUP)
  2. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma penghitungan penghasilan neto.

 

objek penghasilan

Sesuai ketentuan umum, dalam UU PPh maupun penjelasannya, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sedangkan jenis penghasilan dapat dibagi menjadi:

  • penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas;
  • penghasilan dari usaha dan kegiatan;
  • penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti,
  • sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
  • penghasilan lain-lain.

Secara khusus, contoh penghasilan dari kegiatan pembuatan konten online adalah sebagai berikut:

Kegiatan

Atas Nama

Penghasilan

Selegram

Pribadi

Fee sehubungan kegiatan endorse produk pihak lain

Youtubers

Pribadi

Penghasilan dari Google Ads yang dihitung degan model revenue per click

Web-Designer

Pihak lain (status bukan karyawan)

Fee mendisain laman

Web-based Application programmer

Pihak lain (status bukan karyawan)

Fee memprogram aplikasi

Web-based Application programmer

Pihak lain, karyawan

Gaji tetap, bonus

Pembuat konten Youtube bagi pihak lain

Pihak lain, bukan karyawan

Fee

Untuk memperjelas ilustrasi di atas, khususnya hubungan antara Google, pengiklan (advertiser), maupun pembuat konten online (creator) dapat digambarkan dengan model sebagai berikut:

youtuber

 

hak

Hak perpajakan bagi pembuat konten online, pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak-hak dimaksud antara lain:

  1. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan sepanjang belum dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan.
  2. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.
  3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
  4. Hak mendapatkan pelayanan yang adil di bidang perpajakan.

 

kewajiban

Kewajiban wajib pajak sebagai pembuat konten online, secara umum pada dasarnya sama dengan wajib pajak yang lain, yaitu mendaftar, menghitung, menyetor dan melapor yang secara lebih detail meliputi:

  1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  2. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
  4. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

dpp

Secara garis besar, pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah:

  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
    (Ph. Neto Fiskal – PTKP) x Tarif Pasal 17
    Untuk memperoleh Ph. Neto Fiskal, dapat dilakukan dengan 2 cara berikut:
    1. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembukuan :
      Penghasilan Bruto – Biaya -/+ Koreksi Fiskal
    2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan:
      Penghasilan Bruto x Norma Penghitungan Penghasilan neto
  2. Penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha
    1. Dalam hal Wajib Pajak berhak dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018
      Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%
    2. Dalam hal Wajib Pajak dikenakan PPh sesuai Tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008
      (Ph. Neto Fiskal – PTKP) x Tarif Pasal 17

Untuk memperoleh Penghasilan Neto Fiskal, dapat dilakukan dengan 2 cara berikut:

  1. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembukuan:
    Peredaran Bruto – Biaya -/+ Koreksi Fiskal
  2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan:
    Peredaran Bruto x Norma Penghitungan Penghasilan neto (PER-17/PJ/2015)
  3. Penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa dan/atau kegiatan dari Pemberi Kerja/ Pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak
    1. Dalam hal Wajib Pajak dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018
      Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%
    2. Dalam hal Wajib Pajak dikenakan PPh Tidak Final maka sesuai Tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, imbalan kepada Bukan Pegawai dapat dibagi menjadi:

  1. Imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan;
    Peredaran Bruto x Tarif PPh Final 0,5%
  2. Imbalan yang bersifat berkesinambungan

Definisi: imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dalam perhitungannya, dapat dibedakan menjadi :

  • Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya
    (50% dari Jumlah kumulatif Ph. Bruto – PTKP per bulan) x Tarif Pasal 17
  • Memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya
    50% dari Jumlah kumulatif Ph. Bruto x Tarif Pasal 17

 

contoh kasus

Wowkeren yang berdomisili di Jakarta, merupakan salah satu selegram Tanah Air yang follower-nya sudah lebih dari dua juta. Bermodalkan followers yang banyak, tidak sedikit merk-merk usaha (baik orang pribadi maupun Badan) yang menggunakan jasa Wowkeren untuk mempromosikan (endorse) usaha mereka, misalnya sepatu, casing telepon selular, baju tidur, pemutih wajah dengan merkuri rendah, hingga jasa penambah followers.

Selain aktif di Instagram, Wowkeren juga aktif mengunggah video video pribadinya melalui media Youtube. Wowkeren memilih untuk me-monetize videonya.

Mengingat Wowkeren juga memiliki banyak follower di Youtube, maka total view dari video Wowkeren pun semakin banyak. Semakin banyak views, maka tentu menambah pundi-pundi penghasilan Wowkeren melalui pembayaran yang dilakukan oleh Google Ad-Sense kepadanya.

Diketahui:

  1. Penghasilan Wowkeren pada akhir tahun 2019 sebagai berikut:
    • Penghasilan bruto hasil endorse produk (dibayarkan oleh pemilik produk) sebesar Rp.2.108.000.000,-
    • Penghasilan dari Youtube (dibayarkan oleh Google Adsense) sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  2. Biaya untuk memperoleh penghasilan sehubungan kegiatan di atas:
    • Instaads sebesar Rp.60.000.000,-
    • Biaya transportasi sebesar Rp. 140.000.000,-
    • Biaya manajer pribadi Wowkeren Rp. 500.000.000,-
    • Biaya team make-up Wowkeren Rp. 100.000.000,-
    • Biaya operasional lainnya Rp. 200.000.000,-
  3. Diketahui Wowkeren masih berstatus lajang tanpa tanggungan.

Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh Wowkoren tersebut di atas merupakan jenis pekerjaan bebas yang tidak berhak dikenakan skema PPh Final sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PP 23 tahun 2018, yang memberikan ruang lingkup pekerjaan bebas antara lain: “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari”, maka perhitungannya harus memilih menggunakan norma atau pembukuan.

Perhitungan Pajak Terutang - Norma

Dalam hal Wowkeren, memilih untuk menggunakan norma, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Atas penghasilan Wowkeren sebagai Selegrams dan Youtubers dapat didefinisikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, maka dalam menghitung Penghasilan netonya adalah dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan Klasifikasi Usaha dengan Nomor KLU 90002 (Kegiatan Pekerja Seni) sebagaimana dimaksud PER-17/PJ/2015.

Adapun untuk Norma Penghitungan Penghasilan neto atas KLU tersebut untuk daerah Jakarta adalah 50%.

Maka, Penghasilan neto atas penghasilan Wowkeren adalah 50% x Rp 3.108.000.000,- = Rp. 1.554.000.000,-

Dengan demikian, perhitungan PPh terutang Wowkeren:

Ph neto= Rp. 1.554.000.000,-
PTKP (TK/0)= Rp.     (54,000,000,-)
Penghasilan Kena Pajak= Rp. 1.500.000.000,-

 

PPh Terutang berdasarkan Pasal 17 UU PPh:

5 % x Rp 50.000.000,- = Rp.     2.500.000,-
15 % x Rp. 200.000.000,- = Rp.   30.000.000,-
25 % x Rp. 250.000.000,- = Rp.   62.500.000,-
30 % x Rp.1.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,- +
Jumlah PPh terutang = Rp. 395.000.000,-

Perhitungan Pajak Terutang - Pembukuan

Dalam hal Wowkeren, memilih untuk melakukan pembukuan, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto Rp.  3,108,000,000,-
Biaya operasional:  
  Insta ads Rp.   60.000.000,- 
  Biaya transportasi sebesarRp. 140.000.000,- 
  Biaya manajer pribadi WowkerenRp. 500.000.000,- 
  Biaya team make-up WowkerenRp. 100.000.000,- 
  Biaya operasional lainnyaRp. 200.000.000,- 
  Total Biaya Rp. (1.000.000.000,-)
Penghasilan neto: Rp.  2,108,000,000,-
PTKP Rp.      (54,000,000,-)
Penghasilan Kena Pajak Rp.  2,054,000,000,-
PPh Terutang berdasarkan Pasal 17 UU PPh  
5 % x Rp 50.000.000,- = Rp.     2.500.000,- 
15 % x Rp. 200.000.000,- = Rp.   30.000.000,- 
25 % x Rp. 250.000.000,- = Rp.   62.500.000,- 
30 % x Rp.1.554.000.000,-= Rp. 466.200.000,- + 
Jumlah PPh terutang = Rp. 561.200.000,- 

 

Tags