Jakarta, 29 April 2019 Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia hari ini menggelar Workshop Go Public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang tercatat di bursa. Acara yang diselenggarakan di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta ini diikuti oleh lebih dari 160 Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas yang terdaftar di delapan Kantor Wilayah DJP di Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dengan pembicara dari Direktorat Peraturan Perpajakan II mengenai fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang go public; dilanjutkan oleh Executive Vice President BEI Bapak Saptono Adi Junarso dengan topik “Akselerasi Petumbuhan Perusahaan dan Manfaat Go Public”; Direktur Utama PT Evergreen Sekuritas Indonesia Bapak Rudy Utomo dengan topik “Strategi dan Persiapan Initial Public Offering (IPO); dan Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Bapak Vidjongtius yang menyampaikan success story perusahaannya setelah Go Public.

Melalui acara ini diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang mendapat informasi mengenai berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang bisa diperoleh apabila menjadi perusahaan tercatat di BEI termasuk insentif pengurangan tarif pajak penghasilan dari 25 persen menjadi 20 persen, serta fasilitas pajak yang diberikan kepada pemegang saham yang saham perusahaannya tercatat dan ditransaksikan di BEI yaitu pajak transaksi saham sebesar 0,1% dari nilai transaksi + 0,5% dari nilai IPO bagi pemegang saham pendiri atau 0,1% dari nilai transaksi bagi pemegang saham lainnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara DJP dan BEI yang telah ditandatangani pada 25 Januari 2019, dan sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia serta mendorong tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.

DJP berharap sinergi dan kolaborasi dengan pihak ketiga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan untuk mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal dan berkelanjutan.