Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  2. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  3. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  4. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  5. PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER

    … Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal …

  6. PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2007

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 … 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …

  7. PPS, Bola di Tangan Wajib Pajak

    … 2020 yang menyebabkan timbulnya pembayaran PPh dengan tarif 18%, 14%, dan 12%. Yang menjadi patokan … PPS ini adalah perlindungan data dan tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU TA (untuk Kebijakan I) dan/atau tidak …

    sikka_060081695 - 01/11/2023 - 03:12

  8. TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1   (1) … Untuk memperoleh SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau …

  9. Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

    … Batas Pelaporan (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) …   18 PPN & PPnBM Pemungutan selain … beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar …

  10. Musisi

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … PPh Pasal 21 = Jumlah kumulatif PKP x Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 PKP = (50% x …