Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.05/2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

    … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …       18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang …

  2. FAQ Laporan Tahunan

    … dan aktifasi aplikasi e-Fiing/DJP online.   18. Bagaimana cara menghapus SPT Tahunan yang salah? … (jika ada), PPh Kurang/Lebih Bayar (jika ada), Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya (jika ada), Lalu … Tahunan Pembetulan? Jawaban: Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor …

  3. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 … (scanning) .     18. Loading adalah kegiatan memindahkan … (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):       …

  4. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …     Pasal I     …   Mengubah Pasal 2 ayat (3) dengan menamball 1(satu) butir yaitu butir 1, …

  5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1   Dalam Keputusan … sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dikreditkan.   …

  6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal II angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor …     18. Surat Keputusan Pengernbalian Pendahuluan … perubahan jenis KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hunuf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: …

  7. PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. Madya Semarang Gelar Kelas Pajak Demi Tingkatkan Kepatuhan

    … Surat Pemberitahuan (e-SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 tanpa masalah dan tepat waktu. …

  9. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

    … kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia …   Pasal I   … (1) Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: …

  10. PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2005

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang … 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah …