Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. KONSULTAN PAJAK INDONESIA

    … beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1   Dalam Keputusan … Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur …

  2. PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

    … a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …

  3. PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

    … huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Negara.     18. Konsultan Pajak adalah orang yang … (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik. …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.03/2022 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

    … 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …       18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan …

  5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

    … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang …

  6. Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan

    … materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara … Peraturan Pelaksanaan UU Ciptaker (PP 9 Tahun 2021 & PMK 18 2021).pdf …

  7. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. 83. Terkait Penetapan Status Suspend, Klarifikasi dan Tindak Lanjut Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak

    … Dasar hukum penetapan Status Suspend diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor … dengan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor … terkait identitas dan alamatnya yang baru.   18. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan pada saat …

  9. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 … Dokumen Perpajakan (KPDDP).   18. Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian … SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di TPT, Pojok Pajak, Mobil …

  10. PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAM REKENING PEMBANGUNAN HUTAN

    … bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang … Jumlah Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku …