Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

    … TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG …  badan  usaha  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf e angka 3)  melakukan  perubahan  nama …       18. peralatan berikut suku cadangnya yang …

  2. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

    … Tanggal Peraturan 18-01-2016 … b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014; … SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di:   …

  3. Mongolia

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku yang disebut pada ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  4. Mongolia

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar … DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku yang disebut pada ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  5. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

    … Tanggal Peraturan 18-10-2010 PERATURAN … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak …

  6. KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …

  7. Austria

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat (13). Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  8. Austria

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar … BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN … atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat (13). Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara …

  9. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

    … BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1   …   18. Satuan Kerja Belanja … Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak boleh …

  10. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun …   Pasal I   … Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai …