Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

    …   a. bahwa berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan …       Pasal 18     Tata Cara …

  2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:  …

  3. PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG MILIK NEGARA

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat … akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Direktorat …   Pasal 18   …

  4. PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI …

  5. TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh. …

  6. Quo Vadis Angsuran Pajak Karyawan

    … Apakah benar saya mempunyai kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25?” Melalui tulisan ini saya mencoba … terdapat dua pendapat yang mengemuka. Pasal 25 ayat (1) UU PPh, menyebutkan besarnya angsuran pajak … angsuran PPh Pasal 25 mendasarkan pendapatnya pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf b PMK-9/PMK.03/2018 tentang …

    Anonim (not verified) - 08/23/2018 - 17:41

  7. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    … : 1. Pasal 4 ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …       Pasal 18       …

  8. KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  9. TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

    … b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 … huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (10), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (9), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah …

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014

    … Tanggal Ditetapkan Thu, 18 Dec 2014 File … huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …