Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PT Banda Aceh Kuatkan Putusan PN Lhokseumawe Terhadap Terdakwa Pengguna Faktur Pajak TBTS

    … Pajak TBTS Banda Aceh, 26 November 2024 – Pengadilan Tinggi … tahun pajak 2019 sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun …

  2. Permohonan Layanan Perpajakan WP Firma, Siapa yang Bertanda Tangan?

    … Apa itu Firma? Definisi Firma terdapat pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. … Firma secara tanggung-menanggung (Pasal 16 s.d. Pasal 18 KUHD). Penandatangan Dokumen Firma Berkaitan … Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a.     …

    Anonim (not verified) - 12/14/2018 - 10:35

  3. TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

    …       Pasal 1     …     18. Areal Emplasemen adalah areal … (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:     …

  4. TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

    … a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang … Jasa Keuangan.     18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, …

  5. TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 9 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor …   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan untuk …

  6. TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 9 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor …   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) UndangUndang mengenai Pajak Penghasilan untuk …

  7. TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCUDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

    …   a. bahwa berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan …       Pasal 18     Tata Cara …

  8. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:  …

  9. TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK

    …       Pasal 1     Dalam … pasar modal.      18. Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek … dalam rangka melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).     …

  10. PENGELOLAAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG MILIK NEGARA

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat … akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Direktorat …   Pasal 18   …