Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PEMBEBASAN CUKAI

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 …   Pasal 18   …

  2. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

    … kekuasaan atas pengelolaan fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang … BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18     …

  3. Philippines

    … Tanggal Disahkan 1981-06-18 Tanggal Efektif … BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENDAPATAN Pasal 1 ORANG-ORANG DAN BADAN-BADAN YANG TERCAKUP OLEH … Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan ayat 1, jika seorang pribadi menjadi penduduk di kedua …

  4. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 …     18. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya … SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu: …

  5. Philipina

    … Tanggal Disahkan 1981-06-18 Tanggal Efektif … BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENDAPATAN Pasal 1 ORANG-ORANG DAN BADAN-BADAN YANG TERCAKUP OLEH … Berhubungan dengan ketentuan-ketentuan ayat 1, jika seorang pribadi menjadi penduduk di kedua …

  6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik …   7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: …

  7. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.03/2007 … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); … Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) Undang-Undang KUP.     …

  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 … oleh Menteri Keuangan.     18. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya … (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:   …

  9. PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

    … pajak luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 7 Tahun … pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh.     …     Pasal 18     Dalam hal …

  10. BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

    …   Pasal 1   … dan/atau Mantan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu …   Pasal 18   …