Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA POLRI,DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA,PNS, ANGGOTA TNI,ANGGOTA … yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: …   Pasal 18   …

  2. PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI

    … Operasi;  Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … atas jasa tersebut.      18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib …

  3. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

    … untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (3c), dan Pasal 9 ayat (1) …       18. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah …

  4. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

    … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;   …       Pasal 18       …

  5. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 … telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:   …

  6. KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

    … a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun …       Pasal 18     (1) …

  7. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2019 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN

    …     Pasal I     …   2. Di antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, … aplikasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal ini …

  8. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang … lainnya.     18. Kertas Kerja Pemeriksaan Bersama …

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

    … Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) … Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); …

  10. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    … b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang …   18. Bendahara Pengeluaran …