Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

    … a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang … Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang …     18. Objek Sita adalah barang Penanggung …

  2. TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

    … a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang … Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan ketentuan Pasal 48 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang …     18. Objek Sita adalah barang Penanggung …

  3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang …   Pasal 18   …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …     18. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. …

  5. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau …

  6. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

    … objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Aset Kripto.     18. Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi …

  7. PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS PADA METERAI TEMPEL, KODE UNIK DAN KETERANGAN TERTENTU PADA METERAI ELEKTRONIK, METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA PEMETERAIAN KEMUDIAN

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 … Kemudian.     18. Pejabat Pengawas adalah pegawai negeri sipil …

  8. PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang- … ATAU PKP2B       Pasal 18 (1) Dalam rangka kegiatan …

  9. PAJAK PENGHASILAN

    … : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) …     Pasal 18     …

  10. BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

    … FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL …       18. Peraturan Menteri Keuangan …