Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …

  2. BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA RUMAH PEKERJA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 …   a. berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan/atau   …

  3. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 … yang diterbitkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk …

  4. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 … pemblokiran harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib mengajukan …       Pasal 18       …

  5. KEMENTERIAN KEUANGAN.

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang …       Pasal 18     (1) …

  6. MINYAK DAN GAS BUMI

    … dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat … Kesatuan Republik Indonesia;     18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang …

  7. TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan …     18. Surat Pemberitahuan Masa Pajak …

  8. PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor … Lain.     18. Rekening Keuangan Bernilai Rendah … Akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     …

  9. PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

    … huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 .ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …       Pasal 18     Pada …

  10. FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    … penyerapan tenaga kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, …     18. Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara …