Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    … Nomor 10 Tahun 1994; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) … Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta …

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

    … Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) … ayat (1).   Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta …

  3. GUDANG BERIKAT

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang … Bea dan Cukai.     18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan … terhadap Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin …

  4. PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN

    … Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang … a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … Penghasilan.      18. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak …

  5. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

    … Uang; Mengingat  : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik … terhadap Pihak Pelapor.     18 Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan …

  6. BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

    …       Pasal 1     … Perpajakan.     18. Pihak Lain Dalam Negeri adalah Pihak Lain … Pertambahan Nilai yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha …

  7. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang … Atas Barang Mewah; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar …

  8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang … Penjualan Atas Barang Mewah; Mengingat :   Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar …

  9. TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

    …   e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak … d, dan huruf e serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Unang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …       Pasal 18     (1) …

  10. FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

    … dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), …     Pasal 18       …