Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

    … dengan Surat Paksa; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) … Sita. Ayat (2) Cukup jelas Angka 18 Pasal 25 Ayat (1) Sekalipun …

  2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18         …

  3. PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang … : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …       Pasal 18     (1) …

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

    … Pajak dengan Surat Paksa; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) … Pelaksanaan Sita. Ayat (2) Cukup jelas Angka 18 Pasal 25 Ayat (1) Sekalipun Penanggung …

  5. PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

    … dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor …       Pasal 18     (1) …

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

    … dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Isi … Atas BarangMewah; Mengingat :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) …

  7. JABATAN NOTARIS

    … tentang Jabatan Notaris; Mengingat:    Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Bagian Pertama Kedudukan Pasal 18 (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan …

  8. KAWASAN BERIKAT

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang …     18. Menteri adalah Menteri …

  9. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

    … dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang … Berganda.     18. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERAS! DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang …       18. Kertas Kerja Pemeriksaan Bersama yang …