Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Republik Indonesia memimpin pertemuan tingkat tinggi keempat Asia Initiatives di New Delhi, India (Kamis, 27/4). Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama dua hari sampai dengan Jumat, 28 April 2023 ini merupakan pertemuan antarpimpinan otoritas perpajakan di wilayah regional Asia yang tergabung dalam Asia Initiatives.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh 51 delegasi yang terdiri dari perwakilan 14 yurisdiksi anggota Asia Initiatives, 4 lembaga internasional yang menjadi partner Asia Initiatives, Co-Chair Africa Initiatives, dan pimpinan Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bertindak sebagai pimpinan rapat bersama dengan Sanjay Malhotra, Revenue Secretary¸ India.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa keterbukaan informasi perpajakan dan pertukaran informasi (exchange of information) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat bagi otoritas pajak untuk menangkal praktik-praktik pengelakan pajak. Lebih lanjut, Dirjen Pajak menegaskan bahwa usaha otoritas perpajakan untuk menangkal praktik pengelakan pajak tidak dapat dilakukan secara individual melainkan harus secara bersama-sama dalam bentuk kerja sama multilateral.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa agenda kegiatan sebagai program prioritas dan program tambahan guna meningkatkan keterbukaan informasi di bidang perpajakan di wilayah Asia. Program-program tersebut antara lain adalah pemanfaatan yang lebih luas (wider use) dari pertukaran informasi, pemberian bantuan dalam melakukan penagihan pajak, dan pemanfaatan pertukaran informasi untuk kepentingan Pajak Pertambahan Nilai.
Selain itu, para delegasi juga melakukan diskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara di wilayah Asia untuk dapat lebih mendapatkan manfaat dari kegiatan pertukaran informasi utamanya atas informasi yang diperoleh melalui skema automatic exchange of information (AEOI) on financial account information.
Lebih lanjut, para delegasi menyetujui untuk membentuk working group sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan informasi rekening keuangan yang diterima otoritas perpajakan melalui skema AEOI on financial account information.
Dalam pertemuan tersebut juga diluncurkan Tax Transparency in Asia 2023: Asia Initiative Progress Report oleh Global Forum (https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/tax-transparency-in-asia-2023.htm). Dokumen tersebut merupakan laporan pertama yang berisi tentang perkembangan keterbukaan informasi dalam bidang perpajakan di wilayah Asia dalam rentang tahun 2009 hingga 2022. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa kerugian negara-negara di wilayah Asia akibat kegiatan praktik pengelakan pajak dan illicit financial flows mencapat sekitar USD 3 triliun dalam kurun waktu 2004-2013.
Lebih lanjut, diperkirakan terdapat EUR 1,2 triliun harta penduduk Asia yang disimpan di luar negeri yang berakibat hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar EUR 25 miliar per tahun. Namun demikian, perkembangan keterbukaan informasi dalam bidang perpajakan di wilayah Asia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, jumlah yurisdiksi yang tergabung dalam Global Forum sudah meningkat 2 kali lipat dari 11 yurisdiksi pada tahun 2009 menjadi 22 yurisdiksi pada 2022. Dalam konteks manfaat yang diterima, yurisdiksi di wilayah Asia setidaknya telah mendapatkan tambahan penerimaan negara lebih dari EUR 20,1 miliar sejak tahun 2009 sebagai akibat dilakukannya pertukaran informasi di bidang perpajakan antar yurisdiksi.
Di luar agenda utama di atas, dilakukan juga seremoni diterimanya Filipina sebagai anggota ke-17 dari Asia Initiatives. Dalam prosesi tersebut, Filipina diwakili oleh Dakila Elteen Merecido Napao, Under Secretary (Vice Minster), Kementerian Keuangan Filipina.
Asia Initiatives merupakan kerangka kerja sama regional di wilayah Asia yang dibentuk dalam rangka mendorong dan meningkatkan kapasitas otoritas perpajakan terkait keterbukaan informasi di bidang perpajakan sesuai dengan standar internasional.
Asia Initiatives diluncurkan pada November 2021 dalam Plenary Meeting of the Global Forum, yang kemudian dideklarasikan secara resmi pada 14 Juli 2022 melalui penandatanganan Bali Declaration oleh 13 Menteri Keuangan yurisdiksi di wilayah Asia.
Hingga saat ini, sudah terdapat 17 yurisdiksi yang menyatakan bergabung dalam Asia Initiatives yaitu Indonesia, Armenia, Brunei Darussalam, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Makau, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Pakistan, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk tahun 2023, Asia Initiatives dipimpin secara bersama oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak dari Indonesia dan Sanjay Malhotra, Revenue Secretary dari India.
*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 120 views