Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo gelar audiensi dengan Penjabat Gubernur Gorontalo dan jajarannya di Kantor Gubernur Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango (Jumat, 27/5).
Audiensi ini merupakan bentuk silahturahmi kepada Hamka Hendra Nur sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo yang baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta. Selain silaturahmi, audiensi ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPP Pratama Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terkait optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.
Pejabat KPP Pratama Gorontalo yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Suyono selaku Kepala KPP didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Indriany, dan Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data Sigit Heningpratikta. Sedangkan dari Pemprov Gorontalo didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba.
Suyono mengajak agar Pemprov Gorontalo untuk bersinergi dalam menindaklanjuti PKS dengan pertukaran data untuk menggali potensi pajak di daerah. Selain itu Suyono juga mengimbau agar Pemprov Gorontalo dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dan melaporkan kewajiban penyetoran pajaknya.
“KPP Pratama Gorontalo siap untuk memberikan dukungan untuk menggali potensi perpajakan di Wilayah Gorontalo namun kuncinya ada di pertukaran data. Kami yakin dengan bekal kemampuan dan kapasitasnya yang selama ini telah berkecimpung di Pemerintahan Pusat, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Hamka Hendra Nur dapat menunaikan tugas dan amanah terutama mengenai potensi perpajakan di Gorontalo," ungkap Suyono.
Hamka merespon hal tersebut dengan mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini terutama dengan KPP Pratama Gorontalo. Hamka juga berharap agar PKS ini bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas saja.
Audiensi diakhiri dengan menyampaikan undangan langsung kepada Pemprov Gorontalo untuk hadir dalam kegiatan Tax Gathering 2022 yang diadakan pada awal Juni. Tax Gathering tahun ini diisi dengan penyampaian kebijakan-kebijakan baru terkait peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang didalamnya ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- 41 views