Kantor Wilayah Direkorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I melakukan kegiatan edukasi perpajakan bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Barat secara daring di Semarang (Selasa, 30/11).
“Dalam webinar kali ini Bapak dan Ibu, selain akan dibahas tentang implementasi fitur prepopulated dalam e-Faktur, kami juga akan mengulas sedikit tentang undang-undang yang terbaru yaitu UU HPP,” ungkap R. Ganung Harnawa yang merupakan Fungsional Penyuluh Perpajakan Kanwil DJP Jateng I saat mengawali webinar. Kegiatan edukasi perpajakan ini menyasar 80 hadirin yang merupakan wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Barat.
Pada sesi pertama, tim penyuluh menyampaikan materi seputar undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UU HPP. Ganung menjelaskan, “Muatan dalam UU HPP diantaranya menyangkut perubahan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku mulai tahun pajak 2022 dan perubahan pajak pertambahan nilai yang berlaku mulai 1 April 2022 dan masih ada beberapa perubahan lain yang nanti akan kita jelaskan”.
Pada sesi kedua, tim fungsional penyuluh perpajakan dari KPP Pratama Semarang Barat menyampaikan materi prepopulated dokumen. Fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 adalah sistem DJP yang akan menyediakan data pajak masukan dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Sistem ini membuat wajib pajak tidak perlu melakukan input data secara manual ke aplikasi e-Faktur seperti pada e-Faktur versi 2.2. Dalam webinar kali ini peserta mendapatkan penjelasan secara mendetail bagaimana mengimplementasikan fitur prepopulated dalam transaksi.
Saat ini kegiatan edukasi perpajakan terkait UU HPP sedang dilaksanakan secara intensif. Terbitnya UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Melalui UU HPP ini pemerintah juga ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan komunikasi terus menerus kepada publik agar seluruh wajib pajak dapat teredukasi dengan baik tentang implementasi UU HPP.
- 18 views