Bandar Lampung, 11 September 2025 — Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung (Kemenkeu Satu Lampung) melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-institusi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Pertemuan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung (Kamis, 11/9).
Hadir dari pihak Kemenkeu Satu Lampung, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Retno Sri Sulistyani, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Supi, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Theresia Helena, Sekretaris Samuel Maruli, dokumentasi Kozin, Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Cuti Asih, perwakilan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto beserta jajaran sekretariat dan dokumentasi.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kemenkeu Satu Lampung. “Terima kasih banyak atas kehadiran Kemenkeu Satu. Hal ini menjadi awal baik bagi BPK dan Kemenkeu Satu dalam sinergi dan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Nugroho.
Dalam kesempatan tersebut, Retno Sri Sulistyani menekankan beberapa hal penting: pertama, DJP membutuhkan hasil audit BPK yang laporannya dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Kedua, DJP siap memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax kepada BPK dan para stakeholder. Ketiga, Retno mengingatkan kewaspadaan terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan DJP dan menghimbau untuk segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi.
Sementara itu, Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa DJPb telah memiliki kajian fiskal regional dan tematik yang tersedia secara publik di situs resmi Kemenkeu dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh BPK.
Menanggapi hal ini, Nugroho Heru Wibowo menegaskan bahwa laporan audit BPK dapat dimintakan secara resmi, dan BPK juga sangat membutuhkan edukasi terkait pajak. Selain itu, BPK menekankan pentingnya kajian fiskal tematik, seperti ketahanan pangan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan kebijakan publik.
”Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kemenkeu Satu Lampung dan BPK Perwakilan Lampung, khususnya dalam memanfaatkan hasil audit, meningkatkan literasi perpajakan, dan mendukung kebijakan fiskal yang lebih akuntabel serta transparan,” tutup Retno.
- 4 views